Malutzone.com – Menjaga keamanan dan kedamaian pilkada serentak 2024 bukan hanya tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melainkan tanggung jawab seluruh pihak,
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara (Malut), Samsuddin Abdul Kadir usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ternate, Kamis (14/11/2024).
Imbauan tersebut merupakan tindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024.
Dimana amanat rakornas antara lain terkait pentingnya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan dalam rangka menghadapi Pilkada serentak 2024.
Selain itu, Samsuddin memaparkan, perkembangan Monitoring Center for Prevention (MCP) Malut yang pada Oktober tercatat mencapai angka 49 persen.
Ia meminta pimpinan OPD, khususnya yang terkait dengan delapan area intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk bekerja lebih cepat agar Maluku Utara bisa mencapai zona hijau pada MCP tahun ini.
Rapat dengan OPD tersebut, ini bertujuan memastikan arahan pemerintah pusat dapat diimplementasikan dengan baik di Malut.
Dia juga menyampaikan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas aparatur negara, terutama melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan publik.
Olehnya itu, penyusunan dan penerapan SOP kata Samsuddin , sangat krusial dalam mencapai pelayanan publik yang prima.
Samsuddin juga memaparkan poin-poin yang menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara.
“Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,”katanya .
