Malutzone – Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Syofyan Saraha mengatakan, pembangunan infrastruktur di daerah pesisir memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan ekonomi, di mana infrastruktur yang memadai terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi.
Apalagi infrastruktur berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama di wilayah pesisir yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata.
Hal ini disampaikan Syofyan saat mewakili Wali Kota Tidore dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Strategi Pembiayaan Berkelanjutan Infrastruktur Pesisir di Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya, di ruang rapat Sekda, Selasa (21/1/2025).
Syofyan yang membaca sambutan Wali Kota Tidore menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang bekerjasama dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang sudah berinisiatif melaksanakan kegiatan FGD untuk ketiga kalinya terkait dengan Indonesia Ocean For Prosperity (LAUTRA) di Kota Tidore Kepulauan.
“Kegiatan FGD kali ini menyangkut dengan pengembangan strategi pembiayaan berkelanjutan infrastruktur pesisir di kawasan konservasi perairan Pulau Mare dan perairan sekitarnya yang merupakan kerja sama antara ICCTF dan Bappenas dengan PT Sucofindo Advisory Utama,” katanya.
Pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir ini, lanjut dia, khususnya di Pulau Mare dan sekitarnya, memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, sistem irigasi, dan fasilitas publik lainnya, tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga berpotensi mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.
Syofyan berharap, melalui FGD ini, kawasan konservasi pulau Mare dan sekitarnya menjadi langkah awal bagi upaya pengelolaan pesisir, yang diharapkan memberikan dampak yang optimal dan berkelanjutan secara keseluruhan.
Pengembangan infrastruktur kata Syofyan, harus dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan potensi sumber daya, serta memperhatikan aspek keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan menciptakan ekonomi yang lebih produktif dan inklusif.
“Saya mengharapkan sumbangsih kontribusi pemikiran yang cerdas dan cemerlang dari para peserta FGD, untuk memberi solusi dan juga kontribusi pada agar peningkatan mata pencaharian masyarakat Pulau Mare yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kota Tidore Kepulauan,” harapnya.
Sementara, perwakilan tenaga ahli PT Sucofindo Advisory Utama, Sandra Kaunang mengatakan, tujuan verifikasi dan validasi data infrastruktur dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu untuk mengidentifikasi dan analisis pengembangan strategi.
“Selain itu tujuan dilaksanakannya LAUTRA di Tidore ini untuk menyampaikan hasil identifikasi dan analisis kepada ICCTF-BAPPENAS untuk menjadi masukan dalam penyusunan proposal pembiayaan kepada Kementerian Keuangan dengan memasukkan pembiayaan Blue Sukuk dan SDGs Bond atau alternatif pembiayaan lainnya,” kata Sandra
“Dalam proses pengumpulan data ini kami fokuskan pada kegiatan sintesis, analisis dan validasi hasil temuan kunjungan tahap I yang melibatkan pemangku kepentingan di KKD pulau Mare dan pelabuhan Perikanan Provinsi Maluku Utara dengan fokusnya adalah validasi data terkait kebutuhan infrastruktur pesisir, Gap analisis dan peluang pembiayaan untuk pengembangan kawasan konservasi perairan di dalam dan sekitar KKP,” tambahnya.
FGD ini juga dihadiri oleh para Tenaga Ahli Sucofindo Mitra Bappenas dalam project Lautra, Perwakilan Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, OPD terkait, Kepala Desa Mare dan masyarakat Pulau Mare.
