Malutzone – Distributor minyak tanah di Kota Tidore Kepulauan rencananya mengusulkan penambahan kuota minyak tanah pada 2025 menjadi 6 liter per jiwa per bulan.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan, Selvia M Nur kepada wartawan, usai mengikuti rapat koordinasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Polresta Tidore, Selasa (21/1/2025).
Ia menyebutkan, jumlah kuota minyak tanah yang diusulkan oleh distributor tahun 2025 bisa mencapai 700 liter per bulan.
“Ini karena ada penambahan jumlah penduduk, jadi setiap kepala itu (diusulkan) 6 liter lebih per bulan, sebelumnya itu 4 liter per bulan,” ujar Selvia.
Usulan kuota yang meningkat itu kata Selvia, sekaligus mengakomodir kebutuhan minyak tanah untuk UMKM.
Menurutnya, hanya ada satu distributor yakni CV Rusda yang menyalurkan minyak tanah (kerosene) di Kota Tidore. Minyak tanah sendiri merupakan Jenis BBM Tertentu (JBT) yang disubsidi pemerintah melalui APBN.
“Haji Awat bilang kuota 6 liter per jiwa itu sudah termasuk kuota untuk UMKM,” ungkap Selvia.
Haji Awat merupakan pemilik CV Rusda yang merupakan distributor minyak tanah yang ditugaskan PT Pertamina.
Haji Awat atau Awat Ahmad ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsApp, perihal kuota minyak tanah dari 4 liter per jiwa di tahun lalu, diusulkan menjadi 6 liter per jiwa pada tahun ini, menolak memberi keterangan.
“Belum bisa, tara (tidak) tau badagang (berdagang) itu cari berita lain,” tulis Haji Awat melalui pesan whatsapp, Rabu (22/1/2025).
Entah apa yang dimaksudkan Haji Awat soal pernyataan ‘tara tau badagang itu cari berita lain’, wartawan kemudian menyampaikan bahwa usulan tambahan kuota minyak tanah pada tahun 2025, itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore.
Informasi usulan kuota itu yang hendak dikonfirmasi wartawan kepada Haji Awat. Namun, pria pemilik dua SPBU di pulau Tidore itu meminta wartawan untuk diam. “Badiang dulu,” katanya.
Wartawan kemudian mengajukan pertanyaan lagi. Jadi publik tidak boleh tau soal usulan kuota minyak tanah? “Belum saat ini,” tulisnya.
Media ini kemudian menyampaikan kepada Haji Awat bahwa konfirmasi ini hanya memastikan soal informasi usulan total kuota minyak tanah, lantaran ini adalah BBM bersubsidi.
“Ke Perindag saja…. Karena itu wewenang pemerintah,” ujarnya.
Pertanyaan berikut diajukan lagi oleh wartawan, soal kewenangan pemerintah yang mana, apakah soal distribusi ataukah usulan kuota BBM?
“Cari berita lain dulu, setelah lolos baru diberitakan,” katanya.
Ia mengatakatan, saat ini pihaknya masih melihat dasar pengajuan serta melakukan penghitungan barulah diajukan.
“Belum saatnya diberitakan,” katanya.
“Barang ini musti liat dasarnya dan hitung bae-bae dulu, jang orang bilang bodoh,” katanya.
Ia mengatakan, jika usulan telah selesai dilakukan, barulah boleh ditanyakan ke pihak pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
“Nanti setelah semuanya beres dulu baru boleh tanya kepada Dinas, Sekot atau Wali Kota,” katanya.
“Kami sebagai rekanan Pertamina bertugas utk menyalurkan (minyak tanah) melalui pangkalan di seluruh kecamatan,” tandasnya.
Pada tahun 2024, rata-rata setiap bulannya, CV Rusda milik Haji Awat menyalurkan minyak tanah ke Kota Tidore Kepulauan sebanyak 570 ton.
Penyaluran minyak tanah kepada masyarakat ini dilakukan melalui 280 pangkalan yang tersebar di 8 kecamatan se-Kota Tidore Kepulauan.
Melalui penyaluran ini, masyarakat diberi jatah 15 liter per KK (Kartu Keluarga) per bulan.
Berdasatkan SK Wali Kota Tidore, harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah ditetapkan bervariasi. Dimana untuk 4 kecamatan di pulau Tidore seharga Rp4.500 per liter.
Sedangkan kecamatan Oba Utara dan Oba Tengah harga minyak tanah ditetapkan Rp5.000 per liter. Sementara di kecamatan Oba dan Oba Selatan dipatok Rp5.500 per liter.
Stok minyak tanah di Kota Tidore sendiri jelang akhir tahun 2024 sempat mengalami kelangkaan stok. Kelangkaan tersebut berdampak pada kebutuhan memasak rumah tangga di Kota Tidore.
Dampak kelangkaan minyak tanah itu pula dirasakan oleh motoris angkutan laut, rute Rum-Bastiong, Goto-Sofifi maupun Goto-Loleo. Akibatnya, tarif speedboat khusus rute Rum-Bastiong sempat dinaikkan sepihak oleh motoris.
Kala itu, Haji Awat mengaku terjadinya kelangkaan minyak tanah lantaran keterlambatan kapal tanker.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, harga jual eceran BBM, minyak tanah masuk dalam kategori JBT, yang hanya bisa dijual ke masyarakat usaha mikro, dan tidak untuk angkutan laut komersial termasuk speedboat.
Meski begitu, Haji Awat tidak menafikan jika sejumlah pangkalan menjual minyak tanah ke speedboat. Hal itu dikarenakan rata-rata speedboat sudah bergantung dengan penggunaan minyak tanah jauh sebelum regulasi tersebut diterbitkan.
Haji Awat pernah mengaku bahwa pihaknya tidak bisa mengontrol pangkalan di Kota Tidore yang menjual minyak tanah ke speedboat.
“Saya juga kan tidak tau mereka ambil di (pangkalan) mana, kami juga tidak bisa kontrol,” katanya pada awal Desember 2024.
Untuk mengontrol pendistribusian BBM khusus yang bersubsidi ini, pemerintah Kota Tidore rencananya membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan BBM.
Rencana itu disepakati saat rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Polresta Tidore terkait pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi di aula Rupatama Polresta Tidore, Selasa (21/1/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh, Kasdim 1505/Tidore, Kadis Perhubungan Tidore, Kadis Perindagkop dan UKM, Pasi Intel Kodim 1505/Tidore, Kasat Reskrim, Kasat Intel Polresta Tidore, Kapolsek Tidore, Kapolsek Oba Utara, para Distributor BBM, KUD Pengelola Speed Rum, KUD Pengelola Speed Loleo, Organda Tidore, Sofifi, Loleo, dan Perwakilan Pers Kota Tidore.
