Malutzone – Ketua Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kasman Ulidam meminta setiap desa agar memiliki website yang memuat tentang informasi pemerintahan desa.
Hal ini disampaikan Kasman saat rapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Tidore Kepulauan di gedung DPRD beberapa waktu lalu.
Kasman mengatakan, adanya website desa dapat mempermudah masyarakat untuk mangakses informasi tentang pemerintahan desa serta membuka jaringan komunikasi dengan pemerintah kota.
“Segala aktivitas desa bisa lebih terdokumentasi dengan baik. Selain itu, anggaran desa juga bisa lebih transparan. Jadi kita dimana saja bisa lihat, apalagi di rapat seperti ini, kita bisa buka website mereka, tanpa harus buang energi untuk turun ke lapangan,” ujar Kasman.
Menurutnya, website resmi desa juga menunjukan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Dengan adanya website, pemerintah desa dapat secara terbuka mempublikasikan laporan keuangan, alokasi anggaran, dan laporan kegiatan desa secara rutin.
“Hal ini tujuannya untuk mempermudah warga untuk memahami bagaimana anggaran desa digunakan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Intinya, setiap desa wajib memiliki website ini sebagai bentuk untuk mewujudkan transparan anggaran dan keterbukaan publik di lingkup pemerintahan desa,” tegas Kasman.
Apalagi, kata Kasman di era globalisasi ini, tidak ada alasan bagi desa untuk tidak memiliki website. Sebab saat ini, internet bukan barang mewah, tapi sudah ada dalam genggaman setiap orang. Cukup membuka gadget, setiap orang bisa langsung mengakses informasi.
“Pemerintah desa harus memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi untuk menyampaikan program-program desa dengan cepat dan akurat. Kalau ini kita dorong setiap desa wajib punya website, maka dari sisi kontrol kegiatan, dari sisi kontrol program-program desa itu jauh lebih mudah, dan siapa pun bisa melihat itu,” terang Kasman.
Ia mengatakan, dengan terbukanya informasi desa yang disajikan melalui website, pengelolaan anggaran desa bisa terkontrol dengan baik.
“Karena di desa itu, ada yang mengelola anggaran lebih dari Rp2 miliar, lalu ada berbagai macam program dan kegiatan yang mereka lakukan di desa, misalkan jalan tani hingga pemberdayaan masyarakat, tetapi masyarakat baru tahu jika ada kegiatan seperti itu, kalau datang atau tinjau ke desa tersebut,” kata politisi PKB ini.
“Ini tekhnologi smart city, kenapa desa itu tidak publish setiap program kegiatan dalam website. Biar informasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara luas,” tambah Kasman.
Ia mengatakan, Komisi I bersedia mendorong anggaran untuk mewujudkan tekhnologi smart city di setiap desa.
“Kalau itu serius yang ingin kita lakukan, komisi I siap mendorong itu. Saya rasa internet kita di setiap desa sudah merata. Website setiap desa ini sangatlah penting, tidak hanya soal keterbukaan, tetapi dengan website itu bisa digunakan untuk mempromosikan potensi-potensi atau keunikan dari desa tersebut,” tandasnya.
