Malutzone – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menemui pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Pihak pemda Tidore yakni Wali Kota Ali Ibrahim didampingi Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM, Selvia M. Nur; Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Hamid A. Latif dan Kabid Laut Dishub Muhidin, bertemu dengan Direktur BPH Migas Sentot Harijady di ruang rapat BPH Migas.
Dalam pertemuan itu, Ali Ibrahim menyampaikan dua hal kepada BPH Migas yaitu, penambahan kuota jenis BBM tertentu (JBT) yakni minyak tanah (kerosene) dan solar. Kedua BBM ini disubsidi oleh pemerintah.
“Dua poin penting tersebut yakni penambahan kuota BBM tertentu (JBT) maupun minyak tanah guna memenuhi Kebutuhan rumah tangga, para nelayan dengan motor tempel dan Pelaku Usaha Mikro kecil lainnya,” kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Malutzone.com, Rabu (5/2/2025).
Selain itu, Ali juga menyampaikan rencana pengalihan penggunaan pertamax (nonsubsidi) ke pertalite (kompensasi) oleh penyedia transportasi laut jenis speedboat dan motor kayu.
“Karena lebih murah dan sangat mendukung penyeberangan orang maupun kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya diantara pulau-pulau,” kata Ali.
Ia berharap, usulan ini dapat diterima dan ditindaklanjuti sehingg ada kado untuk masyarakat Kota Tidore Kepulauan diakhir masa jabatannya.
“Saya berharap sebelum masa jabatan saya berakhir saya terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Tidore dengan memberikan kado istimewa di akhir masa jabatan saya sebagai Wali Kota Tidore selama dua periode,” imbuhnya.
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Selvia M. Nur mengatakan, kuota minyak tanah yang diterima Kota Tidore hingga 2024 masih berpatokan pada jumlah penduduk 2018 yakni 118.000 jiwa.
Dengan jumlah penduduk itu, kuota minyak tanah Kota Tidore berjumlah 570 ton per bulan atau 6.790 ton per tahun.
“Itu hitungannya 4,6 liter per jiwa per bulan,” kata Selvia saat dihubungi Malutzone, Rabu (5/2/2025).
Sementara, jumlah penduduk Kota Tidore telah meningkat menjadi 121.952 jiwa per 31 Desember 2024. Dengan begitu, kuota minyak tanah Kota Tidore 2025 diusulkan 738 ton per bulan atau 8.867 ton per tahun.
“Pada prinsipnya pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota Tidore bapak Capt. H. Ali Ibrahim saat ini telah berusaha untuk melakukan koordinasi dengan pihak BPH Migas untuk dilakukan penambahan kuota minyak tanah maupun BBM jenis pertalite dan solar sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Tidore,” katanya.
Sementara untuk pertalite kata Selvia, jatah Kota Tidore pada 2024 sebesar 3.995 ton per tahun. Namun, kuota tersebut hanya digunakan 35 persen atau sekitar 1.300 ton.
Saat ini, pihaknya mengusulkan penambahan kuota pertalite sebesar 384,97 ton per bulan atau 4.619 ton per tahun.
“Ini (usulan) untuk kebutuhan 257 armada speedboat dan motor kayu di 6 pelabuhan antar pulau di Kota Tidore,” katanya.
Jumlah usulan pertalite itu belum termasuk kebutuhan untuk pelaku usaha mikro di sektor perikanan. Dimana nelayan tangkap yang semula mendapat jatah 100 ton per tahun diusulkan menjadi 100 ton per bulan atau 1.200 ton per tahun.
“(Kuota ini) Didistribusikan ke 337 nelayan dengan kapasitas 2GT,” ungkapnya.
Sementara untuk usulan solar 2025, akan disampaikan berdasarkan proyeksi kebutuhan masing-masing sektor.
“Kebutuhan solar kembali ke OPD terkait. Misalnya, ambulance, mobil sampah, traktor untuk pertanian, perbengkelan, genset di rumah sakit, yang mesinnya menggunakan solar termasuk armada nelayan bisa mendapat rekomendasi dari dinas terkait by aplikasi xstar nya BPH Migas,” jelasnya.
Adapun pihak Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady, mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi data jumlah pendudukan Kota Tidore untuk disesuaikan dengan kuota nasional.
“Kami akan melakukan validasi data kebutuhan Pemda Kota Tidore setelah itu akan disesuaikan dengan kuota minyak tanah secara nasional, karena saat ini kuota minyak tanah secara nasional juga mengalami penurunan,” katanya.
“Namun BBM jenis pertalite dan solar dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran pada aplikasi resmi BPH Migas, untuk direkomendasikan oleh pemda setempat untuk digunakan oleh para pelaku usaha di daerah tersebut. Yang terpenting adalah rekomendasi instansi yang membidangi pelaku usaha tersebut,” jelasnya.
