Malutzone – Program Tidore Satu Data yang masuk dalam prioritas 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan mulai kejar target.
Tim Satu Data yang dikoordinir oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain saat ini tengah merampungkan sejumlah rekomendasi untuk diserahkan kepada Wali Kota.
“Sehari setelah kami ditunjuk dalam tim Satu Data Tidore, kami langsung mengumpulkan informasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak yang terkait,” ujar Taher Husain saat dikonfirmasi, Jumat (7/3/2025).
Menurut Taher, kebijakan Satu Data yang jadi prioritas Wali Kota sebagai program 100 hari kerja merupakan agenda utama, karena mendukung kebijakan pembangunan daerah. Satu data menjadi basis mengintervensi program pemerintah daerah secara tepat sasaran.
“Yang diinginkan Pak Wali agar dalam program pemerintahannya harus tepat sasaran. Semua bantuan sosial, pertanian, perikanan, pertukangan, dan UMKM, harus benar-benar menyasar kelompok warga rentan, miskin dan tidak mampu,” jelasnya.
Taher mengatakan, timnya sudah mengumpulkan Informasi awal dan telah dibahas bersama pada Rabu, 5 Maret 2025 di ruang rapat Bapperida Kota Tidore Kepulauan.
“Penting untuk melakukan tracking lebih mendalam lagi terhadap persoalan Satu Data daerah, apa saja masalahnya, apa saja kendalanya untuk kami rekomendasikan ke pimpinan pekan depan,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, dalam rapat tim tersebut, pihaknya membahas persoalan infrastruktur serta perangkat program Satu Data. Termasuk mempersiapkan satu pangkalan data untuk mengiringi program sosial pemerintah daerah.
“Soal infrastruktur data dan satu data terpadu daerah menjadi bahasan utama kami, untuk lebih konkrit mengurai problemnya,” jelasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota, Azis Hadad selaku wakil koordinator tim mengatakan, menjadi fokus perhatian pada infrastruktur satu data yaitu terkait kesiapan gedung, software dan hardwarenya, termasuk sejauh mana kesiapan regulasi, dan rencana aksi yang dihasilkan.
“Kami harus memastikan ketersediaan website, aplikasi, dan server satu data, harus memenuhi standar kelayakan infrastruktur satu data yang ditentukan Bappenas dan Kementerian Kominfo,” jelasnya.
Azis mengaku, hasil kajian dokumentasi tim menemukan bahwa forum Satu Data ternyata sudah ditetapkan melalui SK Wali Kota pada 2022. Komposisinya sudah sesuai Perpres 39 tahun 2019, dimana koordinator forum satu data adalah Kepala Bapperida dan Kepala BPS, serta Wali Datanya adalah Kepala Dinas Kominfo.
“Dari data dan informasi yang sudah terkumpul ini kemudian akan kami godok rekomendasinya ke Pak Wali, salah satunya seperti keberadaan forum satu data ini, apakah perlu dievaluasi atau dimaksimalkan lagi kerjanya, nanti akan dibahas bersama tim,” tandasnya.
