Malutzone – Demi mengoptimalkan realisasi program bantuan sembako di Kota Tidore Kepulauan, tim yang mengurus hal tersebut berkolaborasi dengan tim Satu Data Tidore. Kolaborasi itu dibahas dalam rapat bersama di ruang rapat Sekda Kota Tidore, Selasa (11/3/2025).
Program bantuan sembako masuk dalam skala prioritas program 100 hari kerja Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman. Begitu pula dengan program satu data Kota Tidore.
Staf Ahli Wali Kota Tidore, Abdul Hakim Adjam, selaku koordinator program bantuan sembako mengatakan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak boleh gegabah menyalurkan bantuan sembako sebelum akurasi satu data terjamin secara baik.
“Kami tidak harus buru-buru dalam 100 hari kerja ini, sebelum memastikan akurasi, dan pemutakhiran data dilaksanakan,” katanya.
“Sebab dengan data sasaran yang akurat dan mutakhir, akan memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga menerapkan prudential principle, atau prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam menjalankan program bantuan sembako untuk masyarakat. Jangan sampai di kemudian hari, kata dia, karena data yang gegabah dan bermasalah akan menimbulkan malasah hukum bagi pemerintah daerah.
“Kami harus menggandeng tim Satu Data Tidore dalam rangka penguatan mekanisme verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara benar di lapangan,” ujarnya.
“Jangan sampai orang yang kita bantu ternyata sudah meninggal dunia, atau dia sudah diangkat menjadi PNS, atau juga jangan sampai ekonomi keluarganya sudah naik kelas menjadi keluarga sejahtera,” tambahnya.
Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain, selaku Koordinator Tim Satu Data membenarkan hal tersebut.
“Iya benar tadi kami rapat kolaborasi menjadikan satu data sebagai basis pelaksanaan program bantuan sembako dalam merealisasikan program 100 hari kerja kepala daerah,” ungkapnya.
Ia mengatakan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, setiap kebijakan sosial di daerah harus menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) sebagai sumbernya.
DTSEN akan dijadikan sumber data utama dalam program bantuan sembako di Kota Tidore Kepulauan, yang nantinya akan dilakukan proses validasi, verifikasi dan pemutakhiran dari tingkat desa dan kelurahan.
Dalam waktu dekat, kata Taher, tim Satu Data melalui Dinas Sosial akan menyurat ke Desa dan Kelurahan untuk melakukan persiapan verifikasi dan validasi bersama, tentunya dengan menggunakan Kartu Keluarga sebagai persyaratannya.
“Kami berharap dengan upaya verifikasi data sasaran langsung dari desa dan kelurahan, bisa meminimalisasi potensi salah sasaran di lapangan,” harapnya.
“Itu yang diwanti-wanti Pak Wali Kota agar tata kelola bantuan sembako pemerintah daerah harus sesuai prosedur dengan menjamin data sasaran yang akurat dan mutakhir, serta benar-benar berdampak pada upaya penurunan kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan,” pungkasnya.
