Malutzone – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bakal membangun baru dan merehab rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 8 unit pada tahun 2025.
Hal itu disampaikan Budi Mustafa, Plt Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tidore Kepulauan kepada wartawan, Senin (30/6/2025).
“Tahun ini ada 8 rumah yang direhab dan diperbaiki, 7 dibangun baru dan 1 direhab,” kata Budi.
Ia menjelaskan, untuk rumah yang dibangun baru yaitu 2 unit di kelurahan Mareku, 2 unit di kelurahan Bobo (Tidore Utara), 1 unit di kelurahan Dowora (Tidore Timur), 1 unit di kelurahan Goto (Tidore) dan 1 unit di kelurahan Sofifi (Oba Utara) serta 1 unit rumah akibat dampak bencana di kelurahan Ome.
“Untuk satu unit yang direhabilitasi itu di kelurahan Ome, rumah itu akan mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Bantuan sebesar Rp20 juta itu terbagi untuk ongkos tukang sebesar Rp2,5 juta, sementara sisanya Rp17,5 juta untuk bahan,” katanya.
Adapun 7 unit rumah yang akan dibangun baru, kata Budi, akan mendapatkan bantuan dengan anggaran bervariasi.
“Kalau untuk 7 unit rumah yang dibangun baru ini bantuan per unit sebesar Rp100 juta, tapi dibangun baru ini nilainya bisa saja variasi, tergantung rumahnya,” terangnya.
Program RTLH ini merupakan salah satu program prioritas Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman untuk pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia mengungkapkan, pemerintah Kota Tidore menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp720 juta untuk program RTLH tahun 2025.
Sebelumnya kata Budi, program RTLH di Kota Tidore bersumber dari APBD dan APBN. Namun, di tahun 2025 ini murni dari APBD.
Hal itu menurut Budi lantaran belum adanya kejelasan terkait dengan anggaran dari APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Untuk program BSPS yang bersumber dari anggaran pusat itu, tahun ini memang ada. Rencananya di bulan Agustus. Tapi sejauh ini, kami belum mendapatkan informasi lanjutan terkait dengan berapa jumlah atau berapa unit rumah yang direhabilitasi melalui anggaran itu,” terangnya.
Budi menambahkan, program RTLH ini masih terus berlanjut hingga tahun mendatang. Sebab, masih ada sekitar ratusan rumah sesuai data yang dikantongi yang perlu mendapatkan bantuan rehabilitasi itu.
“Tentu kami berharap selain dari APBD, program BSPS dari pemerintah pusat ini terus berjalan, agar target rumah tidak layak huni yang belum tersentuh bantuan ini dapat dilakukan rehabilitasi untuk menjadi rumah layak huni,” tandasnya.
