Malutzone – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan meluncurkan program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD) di pelabuhan Rum, Tidore Utara, Selasa (15/7/2025).
Program yang launching Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen ini merupakan penerapan retribusi pelabuhan dengan menggunakan kartu e-money atau non tunai.
Muhammad Sinen mengatakan, langkah digitalisasi melalui penggunaan e-money untuk pembayaran pas masuk pelabuhan merupakan upaya strategis dalam menjaga dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penerapan e-money ini sangat baik untuk menjaga pendapatan kita. Kita sebagai pejabat harus menjadi contoh dalam mendukung sistem digital ini. Tujuan digitalisasi adalah memperkecil, bahkan mengatasi kebocoran-kebocoran PAD yang selama ini mungkin terjadi,” ujar Ayah, sapaan Muhammad Sinen.
Mantan Wakil Wali Kota Tidore 2 periode itu lantas meminta kepada seluruh ASN agar segera memiliki dan menggunakan kartu e-money, sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi digital pelayanan publik.
“Saya yakin dan percaya, jika ini diterapkan dengan baik, ke depan PAD kita akan meningkat secara signifikan,” katanya.
Ayah kemudian mengingatkan perangkat daerah, khususnya Bappelitbang, agar tetap konsisten dalam menjalankan sistem digital dan tidak kembali pada sistem manual di kemudian hari.
Penerapan retribusi non tunai itu bekerja sama dengan Bank BPD Maluku-Malut, Bank Mandiri, dan BRI. Pihak bank sendiri menyediakan fasilitas alat pembayaran maupun kartu e-money kepada masyarakat.
“Perputaran ekonomi suatu daerah akan berjalan baik jika transaksi banyak dilakukan di dalam daerah. Maka dari itu, perbankan yang berada di wilayah kita ini harus mendapat perhatian yang merata dari Pemerintah Daerah demi mendukung pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Dengan adanya tranformasi digital pas masuk pelabuhan, Wali Kota menekankan pentingnya peningkatan fasilitas pendukung di pelabuhan Rum sebagai salah satu pintu gerbang masuk ke Kota Tidore Kepulauan.
Setelah menyampaikan sambutan, Wali Kota secara simbolis membagikan kartu e-money secara gratis kepada masyarakat dan ASN yang hadir dalam acara tersebut.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris mengatakan, peluncuran transaksi non tunai ini merupakan bagian dari amanat RPJMD 2025–2029 dalam misi keempat, yakni mewujudkan birokrasi yang berAKHLAK berbasis digital.
Hingga Juni, realisasi PAD Dinas Perhubungan Kota Tidore mencapai Rp 1.548.366.000. Angka ini baru 46,49 persen dari target tahun 2025 yang sebesar Rp 3.330.675.000.
Marsaid menjelaskan, pada tahap awal ini, pembayaran non tunai telah diterapkan di empat titik retribusi, yaitu pas masuk pelabuhan speed boat, pelabuhan motor kayu, tempat penitipan kendaraan, dan tempat parkir tetap.
“Masih ada 26 titik pungutan retribusi lainnya yang saat ini masih dilakukan secara tunai, seperti di Pelabuhan Sarimalaha, Loleo, dan Ferry Galala. Kami berkomitmen untuk terus memperluas penggunaan sistem digital ke seluruh titik tersebut,” katanya.
Dinas Perhubungan juga menyampaikan apresiasi kepada perbankan yang telah mendukung pelaksanaan digitalisasi, termasuk penyediaan alat M-POS dan ratusan kartu e-money (Mandiri dan BRI Brizzi). Metode pembayaran yang digunakan meliputi kartu, QRIS, serta ATM dari BPD maupun bank lainnya.
“Tantangan teknis seperti antrian, kecepatan layanan, serta proses top-up kartu akan terus disempurnakan melalui koordinasi dengan pihak perbankan,” pungkasnya.
