Malutzone – Bagian Bina Kesra Setda Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menanggapi pemberitaan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 atas dana insentif bagi pemuka agama.
Kepala Bagian Bina Kesra Kota Tidore, Sahnawi Ahmad mengatakan temuan yang dimaksudkan BPK adalah temuan administrasi, bukan temuan atas pengelolaan anggaran bagi pemuka agama.
“Di aplikasi itu tidak ada pilihan program dengan nama insentif imam sara/pendeta dan pelayaan jemaat, yang ada hanya sebatas rohaniawan, jadi temuan ini sebenarnya hanya pada soal nomenklatur program yang diinput melalui SIPD,” kata Sahnawi, Kamis (28/8/2025).
Ia menjelaskan, soal penamaan rohaniawan, Bagian Bina Kesra hanya mengikuti arahan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk disesuaikan dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Tahun 2022 itu kami sudah menjalankan proses penyaluran sebagaimana yang dimaksudkan BPK melalui pihak ke tiga, namun di tahun 2023, kami diminta untuk mengubah nomenklaturnya menjadi rohaniawan oleh BPKAD,” jelasnya.
Persoalan itu kata Sahnawi, sebenarnya sudah dilakukan sanggahan ke BPK dan tidak lagi menjadi masalah, karena substansinya terletak pada soal penamaan program yang diinput melalui SIPD.
“Menurut BPK, kalau programnya diberi nama rohaniawan itu tidak boleh, karena definisi rohaniawan itu khusus bagi mereka yang telah disumpah dengan kitab suci. Sehingga mereka meminta agar kedepan tidak boleh pakai nama rohaniawan, melainkan pihak ke tiga,” tambahnya.
Penyaluran dengan menggunakan pihak ke tiga, lanjut Sahnawi, tetap dilakukan seperti biasa, dimana Bagian Bina Kesra akan menyerahkan langsung kepada pemuka agama (imam sara/pendeta dan pelayaan iemaat) yang disaksikan oleh pihak kelurahan/desa.
“Penyaluran insentif bagi pemuka agama ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, dan kami selaku instansi teknis telah melakukan itu tepat waktu,” pungkasnya.
Adapun insentif para pemuka agama di Kota Tidore Kepulauan tahun 2024 dan 2025 telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Kenaikan insentif pemuka agama itu sudah termasuk dengan honorer bagi guru ngaji Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ).
“Tahun 2025 ini total anggaran untuk insentif pemuka agama dan guru ngaji itu sudah sebesar Rp5,4 miliar, jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang nilai hanya Rp4,8 miliar,” ungkapnya.
Ia pun merincikan, anggaran yang dialokasikan tahun 2025 sebesar Rp5,4 miliar, terdiri dari insentif imam dan pendeta per orang senilai Rp1,2 juta, insentif sara dan pelayan jemaat per orang senilai Rp1 juta 20 ribu, dan insentif untuk guru ngaji di TPQ per orang senilai Rp 1,5 juta. Penyaluran insentif bagi pemuka agama dan guru ngaji ini, dilakukan per triwulan dalam satu tahun berjalan.
“Jumlah imam di Tidore sebanyak 198 orang, pendeta 6 orang, sara 922 orang,
pelayan/jemaat 49 orang dan
guru ngaji (TPQ) sebanyak 92 orang. Jumlah ini hanya untuk mereka yang ada di kelurahan, kalau bagi mereka yang di desa itu sudah dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD),” jelasnya.
