Malutzone – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen rencananya memanggil pihak DPRD untuk meninjau kembali SK besaran tunjangan anggota dewan yang dinilai tidak wajar.
Pernyataan itu disampaikan Muhammad Sinen kepada sejumlah wartawan usai berdialog dengan GP Ansor dan Fatayat NU Kota Tidore di ruang rapat Wali Kota, Selasa (2/8/2025).
“Besaran tunjangan DPRD ini sudah ditandatangani oleh Wali Kota Tidore sebelumnya (Ali Ibrahim), sehingga hal ini akan saya evaluasi. Sebab saya juga tidak mau bertanggungjawab terhadap besaran tunjangan DPRD yang dinilai tidak wajar dikemudian hari,” kata Ayah, sapaan Muhammad Sinen.
Total tunjangan 25 anggota DPRD Kota Tidore tahun 2025 mencapai Rp17,5 miliar. Jumlah itu terdiri dari
tunjangan perumahan Rp4.464.000.000, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Rp4.538.190.391, tunjangan transportasi Rp3.510.000.000, tunjangan komunikasi insentif Rp3.150.000.000.
Selain itu terdapat tunjangan keluarga senilai Rp79.047.416, tunjangan beras Rp101.388.000, tunjangan jabatan DPRD Rp814.233.000, tunjangan alat kelengkapan Rp99.939.530, dan tunjangan reses senilai Rp 787.500.000.
Tunjangan anggota DPRD itu dipersoalkan GP Ansor dan Fatayat NU Kota Tidore saat berdialog dengan Wali Kota. Tunjangan anggota DPRD Kota Tidore dinilai tidak sesuai kinerja, apalagi di tengah situasi ekonomi masyarakat yang lesu.
“Kalau saya menilai secara pribadi, tunjangan DPRD ini juga terlalu besar, tetapi karena SKnya sudah ditandangani oleh Wali Kota sebelumnya, saya minta maaf, namun saya akan bertanggungjawab dan siap untuk merevisi SK tersebut,” ucapnya.
Mantan anggota DPRD Kota Tidore 3 periode ini lantas mengapresiasi cara GP Ansor dan Fatayat NU Kota Tidore yang menyampaikan aspirasinya melalui dialog.
Menurutnya, sikap GP Ansor dan Fatayat ini patut dijadikan contoh dalam memprotes kebijakan pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif. Apalagi kata Ayah, gelombang demonstrasi beberapa hari terakhir yang berujung pada kericuhan tidak berdampak ke Kota Tidore Kepulauan.
“Masyarakat Kota Tidore sangat luar biasa, gejolak hampir terjadi di nusantara, tetapi di Kota Tidore masih aman-aman saja, kehadiran GP Ansor dan Fatayat NU ini, mewakili masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang luar biasa berkaitan dengan dinamika hari ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, hak untuk menyampaikan pendapat adalah sesuatu yang wajar karena telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu, ia berharap aksi yang dilakukan tidak boleh mengedepankan sikap anarkis, kemudian mengabaikan substansi masalah yang hendak dituntut.
Juru Bicara GP Ansor dan Fatayat NU, Fandi Muhammad menilai, sikap tegas Wali Kota untuk mengevaluasi tunjangan DPRD merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat. Hal ini harusnya bisa dicontohkan oleh para wakil rakyat di DPRD Kota Tidore.
“Kami memilih aksi dengan jalan dialog secara humanis, karena kami sadar bahwa sesuatu yang disampaikan dengan kekerasan, belum tentu bisa tercapai, kami berharap pemerintah bisa serius soal ini, dan berpikir soal kesejahteraan masyarakat ketimbang kesejahteraan DPRD,” tegasnya.
Sebelum bertemu dengan Wali Kota Tidore Kepulauan, hari yang sama GP Ansor dan Fatayat NU Kota Tidore telah mendatangi DPRD Kota Tidore menuntut pengurangan tunjangan anggota dewan serta berdialog terkait sejumlah isu yang memicu gelombang demonstrasi di Indonesia beberapa hari terakhir.
