Malutzone – Inspektorat Kota Tidore Kepulauan membantah kabar yang menyebutkan Sekda Tidore Ismail Dukomalamo terlibat dugaan korupsi dalam temuan BPK tahun 2023.
Inspektur Inspektorat, Arif Radjabessy, memastikan bahwa sejumlah temuan BPK tahun 2023 tidak ada kaitan dengan Sekda Kota Tidore Kepulauan.
“Kalau untuk keterlibatan langsung tidak ada. Tetapi karena beliau posisinya sebagai Ketua TAPD, sehingga dikait-kaitkan seolah-olah beliau terlibat,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Wali Kota Tidore, Senin, (8/9/25).
Sejumlah temuan BPK yang dikabarkan menyeret Sekda itu diantaranya terkait honorarium rohaniawan yang melekat di Bagian Bina Kesra senilai Rp4,8 miliar.
Kedua, pengelolaan retribusi daerah yang melekat pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kota Tidore senilai Rp46,4 Juta, ditambah kekurangan volume pekerjaan bangunan pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang belum disetor oleh pihak ke tiga senilai Rp183 Juta.
“Temuan BPK di tiga OPD ini sejak Tahun 2023, senilai Rp218 Juta, namun telah kami tindaklanjuti, sehingga pihak rekanan sudah menyetor sebesar Rp34,8 Juta,” ujar Arif.
Untuk sisa pembayaran kekurangan volume sebesar Rp183juta, kata Arif, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tidore, sudah membuat Surat Keterengan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang dibebankan kepada pihak ke tiga untuk ditindaklanjuti.
“SKTJM ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk sewaktu-waktu melakukan penagihan ke pihak tiga. Jadi kalau soal realisasi, itu tidak ada keterlibatan Sekda sama sekali,” pungkasnya.
Senada disampaikan Kepala Bagian Bina Kesra Sekretariat Daerah Kota Tidore, Sahnawi Ahmad, menurutnya, rumor yang berkembang soal Sekda Tidore melakukan korupsi dana honorarium rohaniawan senilai Rp4,8 miliar sesungguhnya tidak benar.
Pasalnya, dana tersebut telah diperuntukan untuk insentif pemuka agama di Kota Tidore kepulauan yang terdiri dari Imam, Sara, Pendeta dan Pelayan Jemaat. Anggaran itu telah direalisasikan setiap tiga bulan sekali dan selalu tepat waktu.
“Temuan di BPK ini hanya soal penamaan yang diinput ke SIPD, menurut BPK tidak boleh pake nama Rohaniawan, melainkan diganti dengan nama diserahkan ke masyarakat. Persoalan ini sudah kami lakukan sanggahan ke BPK, dan dari BPK sendiri mengakui bahwa sudah tidak lagi ada masalah,” jelasnya.
Sahnawi mengatakan, jika dana tersebut di korupsi oleh Sekda Kota Tidore, maka tidak mungkin di Tahun 2023, Bagian Bina Kesra bisa melakukan pembayaran insentif kepada Imam, Sara, Pendeta, Pelayaan Jemaat, dan Guru Ngaji TPQ di Kota Tidore Kepulauan yang berjumlah sebanyak 1.267 orang.
“Kami punya semua bukti penyerahan yang disaksikan oleh Kelurahan/Desa, bahkan ada bukti berita terkait penyerahan insentif di Tahun 2023, jadi bagi kami, ini fitnah yang paling kejam dituduhkan ke kami dan pak Sekda,” kesalnya.
Kepala Disperindagkop Kota Tidore, Selvia M. Nur mengatakan, temuan BPK Tahun 2023 yang ada di Disperindagkop senilai Rp46,4 juta murni dilakukan oleh oknum petugas pelayanan retribusi di belakang pasar Gosalaha, tepatnya di Los A1 dan A2.
Petugas tersebut berinsial R yang merupakan pegawai honor di Disperindagkop Tidore. Atas kejadian itu yang bersangkutan sudah sempat disidangkan melalui forum Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). hasil dari sidang tersebut, meminta agar yang bersangkutan dapat melakukan ganti rugi.
“Soal ganti rugi ini yang bersangkutan setor langsung ke rekening daerah, kemudian bukti penyetorannya di serahkan ke kami, namun sampai sekarang yang bersangkutan belum pernah melakukan ganti rugi,” jelasnya.
Selvia menambahkan, uang retribusi yang menjadi temuan BPK senilai Rp46,4 Juta itu, dipakai sendiri oleh yang bersangkutan, tidak ada arahan dari pihak manapun. “Terlalu receh jika persoalan ini dikaitkan dengan pak Sekda,” ketusnya.
