Malutzone – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore menggelar rapat paripurna ke 6 masa persidangan I tentang pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah APBD (RAPBD) Tahun 2026, yang berlangsung di gedung DPRD, Selasa (25/11/2025).
Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Asma Ismail, dan diikuti oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama serta 19 dari 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, dihadiri juga oleh Wali Kota Tidore Muhammad Sinen, Sekretaris Daerah Kota Tidore Ismail Dukomalamo, Forkopimda Kota Tidore, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, Pimpinan OPD, Camat dan Insan Pers.
Adapun fraksi di DPRD Kota Tidore diantaranya fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI), dan fraksi ADEM. Empat fraksi ini menyampaikan sejumlah catatan untuk selanjutnya dibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Banggar DPRD.
Dalam pandangan fraksi, juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Efendi Ardianto A. Kadir mengatakan, pendapatan daerah Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 796,19 miliar (turun 25,56%), belanja daerah Rp 969,12 miliar (turun 16,60%), dan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA Rp 174,93 miliar dengan penyertaan modal Rp2 miliar kepada Perusda Ake Mayora sehingga pembiayaan neto Rp172,93 miliar menutup defisit.
“Fraksi memahami tekanan penurunan transfer ke daerah, namun ditegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, fraksi juga mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah menyusun target pendapatan di tengah turunnya TKD, namun menekankan pentingnya kemandirian fiskal, yang dapat ditempuh melalui optimalisasi PAD berbasis pemetaan potensi pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah,” katanya .
Sementara, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Kasman Ulidam mengatakan, perlu dipertimbangkan secara saksama bahwa setiap program harus dilihat tingkat kepentingannya.
Dimana kata dia, harus dioptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga mampu memenuhi target kebutuhan daerah.
Juru bicara fraksi DKI mengatakan, pemangkasan transfer keuangan daerah berdampak signifikan pada keterbatasan ruang fiskal, terutama untuk belanja pembangunan dan kegiatan prioritas, tertundanya beberapa program strategis, khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, karena meningkatnya ketergantungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih relatif terbatas.
“Fraksi DKI menilai bahwa kondisi ini menuntut adanya efisiensi, inovasi, dan keberanian dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah, agar APBD tetap berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar alat administratif,” katanya.
Fraksi DKI juga mendorong optimalisasi PAD melalui inovasi pelayanan publik, digitalisasi pajak daerah, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak tanpa membebani masyarakat kecil. Fraksi menekankan agar belanja daerah berorientasi pada hasil (outcome based budgeting), bukan sekadar penyerapan anggaran, namun program prioritas harus diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta infrastruktur dasar.
Fraksi DKI juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, terutama perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan belanja non-prioritas, karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD harus dijaga agar kepercayaan publik meningkat.
Selain itu, fraksi DKI juga mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan lobi dan koordinasi aktif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan dana tambahan atau skema khusus pembiayaan daerah, misalnya melalui Dana Insentif Fiskal atau program afirmasi daerah kepulauan.
Adapun juru bicara fraksi ADEM, Mochtar Djumati meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD untuk memprioritaskan pemenuhan belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disampaikan, ada lima poin penting yang harus diprioritaskan, diantaranya, peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program di bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua, pengembangan infrastruktur dalam rangka membangun konektivitas antar pulau untuk memudahkan arus orang dan barang di wilayah Kota Tidore Kepulauan.
Ketiga, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Selanjutnya Mendorong peningkatan pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat berbasis digitalisasi, tentunya membutuhkan birokrasi yang kreatif dan inovatif. Kelima, penanganan kemiskinan dan kesenjangan sosial berbasis data base yang presisi atau by name by address.
“Karena Hal ini akan mempermudah kita untuk melakukan pemetaan kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat rentan,” kata Mochtar.
