Malutzone – DPRD Kota Tidore Kepulauan menyoroti adanya peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tidore.
Dalam rapat kerja bersama OPD terkait dan Forum Studi Perempuan (Fospar) Maluku Utara, Ketua Komisi III DPRD Tidore Ardiansyah Fauzi mengatakan, persoalan kekerasan tersebut tidak bisa lagi ditangani secara parsial.
Menurut Ardiansyah, penanganannya membutuhkan gerakan yang massif serta membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Untuk itu, rapat kerja itu untuk membahas dan menyusun roadmap perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi.
“Penanganannya harus melibatkan banyak pihak lintas sektor, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, karena persoalan ini menyentuh aspek sosial, hukum, hingga kesehatan,” ujar Ardiansyah usai rapat di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (27/10/2025).
Upaya penyelesaian menurut Ardiansyah, tidak boleh terjebak dalam rutinitas evaluasi tahunan yang hanya membaca angka-angka kekerasan. Diperlukan langkah lebih mendalam untuk menemukan akar persoalan agar intervensi bisa tepat sasaran.
“Pembahasan kita hari ini bukan hanya membaca data, tetapi menggali akar masalah agar program perlindungan ke depan benar-benar efektif,” ujarnya menambahkan.
Ia lantas menekankan adanya upaya serius untuk memastikan seluruh kasus kekerasan ditangani cepat, menyeluruh, dan manusiawi.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah problem serius. Kita ingin memastikan kota ini betul-betul aman dan layak bagi semua warganya,” tegasnya.
Komisi III berharap kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Fospar tidak hanya menjadi pertemuan sesaat, tetapi menjadi awal gerakan besar menuju zero violence di Kota Tidore Kepulauan.
“Kami berharap sinergi ini mampu menekan angka kekerasan hingga mendekati zero violence,” pungkasnya.
