Malutzone – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengungkapkan mulai melakukan evaluasi kinerja seluruh pejabat eselon, II, III maupun IV.
Ia mengaku evaluasi kali ini lantaran banyak pejabat yang kinerjanya dinilai buruk. Dimana tidak memiliki inisiatif mencari inovasi untuk kepentingan masyarakat.
“Evaluasi terhadap sejumlah pimpinan OPD kini sedang diproses secara administrasi oleh BKPSDM, dan dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 5 Desember,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan di ruang rapat Wali Kota, Selasa, (2/12/25).
Evaluasi yang dilakukan ini kata Wali Kota, bukan soal suka atau tidak suka, melainkan murni berdasarkan kinerja, kedisiplinan, serta komitmen terhadap pakta integritas yang telah ditandatangani oleh pimpinan OPD pada saat dilantik sebagai pejabat.
Salah satu indikator yang digunakan dalam evaluasi adalah soal mendongkrak Pendapat Asli Daerah (PAD). Soal ini, Wali Kota mengaku tidak segan-segan untuk mengganti pejabat yang tidak menggenjot PAD.
Ia menegaskan, OPD yang memiliki target PAD, minimal harus mencapainya diangka 70 – 80 persen. Namun menurutnya, sebagain besar capaian PAD masih jauh dibawah target.
“Saya akan pakai kaca mata kuda, sehingga tidak lagi mengutamakan soal perasaan, melainkan komitmen atas perjanjian dari setiap pejabat yang telah menandatangani pakta integritas. Lagi pula masalah jabatan ini, bukan warisan yang harus dipertahankan mati-matian,” ketusnya.
Ia mengaku, untuk evaluasi kali ini, banyak pejabat yang akan diganti, hal itu dikarenakan serapan anggaran untuk tahun 2025 masih terbilang rendah.
Selain itu, ada juga sejumlah pejabat yang tidak disiplin dalam menghadiri agenda-agenda resmi, seperti paripurna yang digelar oleh DPRD Kota Tidore Kepulauan.
“Banyak pejabat saya temukan mereka tidak hadir di agenda resmi, tapi mendatangani daftar hadir namun diwakili, ini adalah prilaku yang tidak baik oleh ASN sehingga akan saya evaluasi,” tegasnya.
Untuk pergantian jabatan bagi pejabat eselon II, kata Wali Kota, hanya akan dilakukan asesmen pada jabatan kosong, seperti Dinas PMD Kota Tidore, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, dan BPKAD Kota Tidore. Sementara untuk sisanya, hanya akan dilakukan pergeseran tanpa harus melalui asesmen.
“Saya minta dukungan dari semua pihak, karena saya tidak mau di masa kepemimpinan saya dengan Ahmad Laiman, para pejabat hanya bersantai dan tidak memiliki rasa tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
