Malutzone – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan warga yang terdampak banjir di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, telah melakukan pengungsian secara mandiri ke lokasi yang lebih aman,pascabanjir yang terjadi pada Rabu (7/1/2026).
Proses pengungsian tersebut tetap berada dalam pendampingan tim petugas gabungan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, di Jakarta,menyampaikan, warga terdampak sementara mengungsi di rumah kerabat, rumah warga, serta los pasar desa.
Berdasarkan laporan BPBD setempat, sebanyak 71 kepala keluarga atau 282 jiwa mengungsi dari Desa Tegowa sejak sehari setelah kejadian.
“Pendataan dampak bencana hingga saat ini masih terus dilakukan,” kata Abdul.
Data sementara BNPB mencatat, banjir tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Selain itu, jumlah warga terdampak mencapai 1.286 kepala keluarga atau sekitar 5.333 jiwa.
BNPB mengonfirmasi wilayah terdampak banjir tersebar di 22 desa yang berada di lima kecamatan, yakni Kecamatan Loloda Utara, Galela Utara, Galela Selatan, Galela, dan Kao Barat.
Dari sisi kerusakan, tercatat sebanyak 1.216 unit rumah terendam banjir. Selain itu, terdapat 20 unit rumah rusak berat, satu unit rumah rusak sedang, dan dua unit rumah rusak ringan. Sebanyak 11 unit fasilitas umum juga dilaporkan terdampak.
Kerusakan infrastruktur turut dilaporkan, di antaranya jembatan pada jalan poros kabupaten yang menghubungkan Desa Posi-Posi dan Desa Tate mengalami putus total. Sementara itu, oprit jembatan Kali Aru di Desa Dodowo dilaporkan rusak.
Selain banjir, longsor menutup badan jalan menuju Kecamatan Loloda Utara. Akses laut ke wilayah tersebut juga terganggu akibat cuaca buruk, sementara jalur darat di sepanjang Loloda Utara terendam luapan air dan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
Abdul menambahkan, BPBD bersama unsur terkait terus melakukan upaya tanggap darurat serta pemutakhiran data.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung sejak 7 hingga 20 Januari 2026, guna mendukung optimalisasi penanganan bencana.
