Malutzone – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menetapkan tarif sementara angkutan umum pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax dan pertamax green.
Penetapan tersebut disampaikan saat rapat lintas sektor di ruang rapat Wali Kota Tidore yang dipimpin Sekda Ismail Dukomalamo, Kamis (11/6/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kapolresta Tidore, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, Pimpinan OPD terkait, Ketua Organda Tidore, distributor BBM, para kotoris dan perwakilan para sopir angkutan umum.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan Marsaid Idris mengatakan, tarif angkutan umum masih menggunakan surat keputusan Wali Kota. Namun kata dia, pihak Organda telah berkoordinasi untuk menaikkan tarif angkutan sesuai dengan perhitungan harga BBM terbaru.
“Untuk tarif sementara kita naikkan sesuai dengan margin kenaikan BBM jenis pertamax sekitar 30 persen atau Rp4.000, jadi misalkan trayek terminal Rum ke terminal pasar Sarimalaha sebelumnya sebesar Rp20.000 maka dinaikan menjadi Rp24.000,” kata Marsaid.
Adapun untuk transportasi bentor dinaikkan dari Rp7.000 menjadi Rp10.000. Sedangkan untuk anak sekolah tetap pada tarif lama.
Sementara tarif angkutan laut seperti rute Rum-Bastiong, Tidore Loleo belum dilakukan perubahan tatif.
Tarif tersebut kata Marsaid, akan disesuaikan kembali setelah adanya pasokan BBM subsidi jenis pertalite.
“Sebelum pelayanan BBM subsidi pada bulan Juli, maka kami akan mengundang rapat bersama untuk membahas mekanisme pelayanan,” katanya.
Penyesuai tarif tersebut setelah Pemerintah RI resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamax Ron 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.
Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo mengatakan bahwa Pemerintah Daerah akan terus mengambil langkah yang tepat dalam menyikapi dampak kenaikan harga BBM sehingga tidak membebani masyarakat maupun mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pelayanan.
“Kita akan sama-sama mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan aman dan baik terutama pelayanan angkutan umum sehingga aktivitas ekonomi juga berjalan dengan baik,” katanya.
“Karena dalam kondisi saat ini, perlu adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan dan para pelaku usaha maupun penyedia layanan sebagai pemberi layanan. Keseimbangan tersebut penting agar kualitas pelayanan tetap terjaga tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat,” katanya.
