Malutzone – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu maupun Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi kondisi keuangan yang sulit akibat defisit anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Muhammad Sinen saat menemui ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, dan PPPK Paruh Waktu yang melakukan aksi spontan usai mengikuti apel akbar terkait penyampaian kebijakan efisiensi anggaran di Halaman Kantor Wali Kota Tidore, Senin (6/7/2026).
Dalam apel tersebut, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS serta pendapatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu sebesar 30 persen. Kebijakan itu diambil sebagai upaya menutupi defisit anggaran daerah yang mencapai lebih dari Rp50 miliar.
Muhammad Sinen menjelaskan bahwa pemotongan tersebut merupakan pilihan yang terpaksa diambil karena belum menemukan solusi lain untuk mengatasi defisit anggaran. Menurutnya, pemotongan sebesar 30 persen hanya mampu menutup sekitar Rp20 miliar dari total defisit yang ada.
“Karena sudah tidak ada jalan lain, maka harus dilakukan pemotongan 30 persen terhadap TPP PNS dan pendapatan PPPK, mereka sudah setuju. Meski demikian, hasil pemotongan tersebut belum juga memenuhi defisit daerah. Ini sudah tidak ada solusi lain, jika tidak maka dirumahkan,” ujarnya.
Pernyataan kemungkinan PPPK dirumahkan apabila kondisi keuangan semakin memburuk langsung memicu penolakan dari ribuan peserta apel. Dalam hitungan menit, apel berubah menjadi aksi massa. Sejumlah pegawai menyampaikan aspirasi, bahkan sempat terjadi aksi saling dorong, perusakan fasilitas kantor, serta pembakaran di halaman Kantor Wali Kota.
Dalam aksi tersebut, para PNS, PPPK penuh waktu maupun PPPK Paruh Waktu menyatakan penolakan terhadap wacana merumahkan pegawai. Mereka juga meminta agar program pemerintah pusat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dievaluasi karena dinilai berdampak pada berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dan kondisi keuangan daerah.
Menanggapi situasi tersebut, Muhammad Sinen bersama Kapolresta Tidore, Kombes Pol. Ampi Mesias Von Bulow menggelar dialog dengan perwakilan PNS dan PPPK. Hasil pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa tidak akan ada kebijakan merumahkan PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu.
Wali Kota menegaskan bahwa solusi yang ditempuh adalah tetap melakukan pemotongan pendapatan sebesar 30 persen terhadap PPPK dan PPPK Paruh Waktu serta TPP PNS untuk sementara waktu. Apabila kondisi keuangan daerah kembali normal, hak-hak pegawai akan dikembalikan seperti semula.
Ia juga menjelaskan bahwa apabila hingga Desember 2026 kondisi keuangan belum membaik, maka akan disusun skema pembayaran yang disepakati bersama sebagai target penyelesaian pada tahun anggaran 2027, sehingga tidak perlu mengambil langkah merumahkan pegawai.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Sinen menyampaikan komitmennya untuk mempertahankan seluruh PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
“Selama saya masih menjabat sebagai Wali Kota, PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dirumahkan. Jika sampai kondisi terburuk mengharuskan mereka dirumahkan, maka saya juga akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wali Kota. Saya tidak ingin mengorbankan lebih dari 2.000 orang sementara saya tetap menikmati jabatan ini,” tegasnya.
Ia berharap aksi yang terjadi dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap daerah dapat dievaluasi.
“2000 lebih orang dikorbankan kemudian saya berleha-leha di tempat ini, saya tidak akan mau, karena memang kondisi negara seperti ini, mendingan saya mundur daripada saya korbankan banyak orang,” pungkasnya.
