Malutzone – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan melalui Komisi II menggelar rapat kerja bersama mitra pemerintah daerah dalam rangka membahas rencana usulan kuota dan tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerataan distribusi BBM bersubsidi, serta penyesuaian tarif transportasi angkutan kota.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD, Senin (6/7/2026), tersebut dihadiri oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, serta Direktur CV. Rusda sebagai pihak penyalur BBM di Kota Tidore Kepulauan.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada beberapa agenda strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan BBM bersubsidi dan pelayanan transportasi umum.
Ketua Komisi II DPRD Tidore, Abdurahman Arsyad mengatakan, pihaknya meminta agar pengajuan tambahan kuota BBM subsidi harus didasarkan pada data kebutuhan terbaru yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Seluruh perangkat daerah terkait segera melengkapi dan memperbarui data kebutuhan riil BBM bersubsidi sebagai dasar pengusulan kepada pemerintah pusat,” katanya.
Dengan dukungan data yang valid, kata dia, diharapkan usulan tambahan kuota dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan masyarakat sehingga pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia secara memadai.
Adapun pembahasan soal penyesuaian tarif angkutan kota, DPRD bersama seluruh peserta rapat sepakat bahwa penyesuaian tarif harus dilakukan melalui perhitungan yang komprehensif dengan memperhatikan biaya operasional kendaraan, kondisi ekonomi masyarakat, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan menghasilkan tarif yang adil, proporsional, serta memberikan kepastian bagi masyarakat maupun para pelaku usaha angkutan.
Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya pemerataan distribusi BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang terus didorong adalah penerapan sistem barcode sebagai instrumen pengendalian penyaluran BBM bersubsidi.
DPRD kata Abdurahman, meminta agar berbagai kendala yang masih dihadapi dalam proses pembuatan dan penerapan barcode dapat segera diselesaikan melalui koordinasi yang intensif antara seluruh pihak terkait.
Percepatan implementasi sistem tersebut dinilai penting untuk mendukung pemerataan distribusi BBM bersubsidi, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Melalui rapat ini, DPRD Kota Tidore Kepulauan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi dan meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
“Sinergi antara DPRD, perangkat daerah, dan pihak penyalur diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang berbasis data, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Tidore,” pungkasnya.
