Malutzone – Di tengah tekanan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diuji untuk membuktikan kelayakan visi dan misi pembangunannya tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pusat.
Hal itu menjadi fokus utama dalam forum diskusi Kwatak Bacarita Sesi II yang digelar Komunitas Wartawan Kota (Kwatak) Tidore Kepulauan pada Rabu (12/8/2026), dengan tema “Menakar Visi-Misi Pemkot Tidore dan Imbas Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD)”.
Pengamat ekonomi Mohtar Adam yang hadir sebagai narasumber menegaskan, berkurangnya aliran dana dari pemerintah pusat bukan sekadar soal angka anggaran, melainkan mengubah tatanan hubungan fiskal antara pusat dan daerah yang telah terbentuk sejak lama.
“Kalau Anda membaca bukunya Sarundajang, ada arus balik kekuatan dari pusat ke daerah. Itu ternyata menakutkan bagi mereka yang berkuasa di Jakarta karena akan membentuk satu pola ekonomi yang melahirkan kekuatan-kekuatan daerah,” ujar Mohtar.
Ia menjelaskan, pergeseran kebijakan fiskal mulai terlihat nyata sejak tahun 2020, ketika pandemi mendorong pelebaran defisit anggaran. Hal ini berimbas pada meningkatnya belanja negara dan beban utang.
“Pada periode itu spending kita mulai meningkat, utang kita mulai meningkat. Tren rata-ratanya bergerak dari sekitar Rp600 triliun ke Rp700 triliun,” katanya.
Beban pembayaran pokok dan bunga utang yang makin besar menyempitkan ruang gerak fiskal pusat, sehingga dampaknya merambat ke daerah-daerah yang selama ini sangat bergantung pada TKD – termasuk Tidore Kepulauan yang memiliki kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas.
“Kalau teman-teman di pemerintah daerah, khususnya BPKD dan Bappeda, menyusun anggaran, potensi untuk melakukan pemotongan itu ada,” katanya.
Kondisi ini, kata Mohtar, menjadi momen krusial bagi Pemkot Tidore untuk tidak lagi berpandangan bahwa pembangunan hanya bergantung pada kiriman dana dari atas. Sebaliknya, tantangan ini mendesak daerah untuk lebih kreatif menggali sumber pendapatan sendiri, merampingkan birokrasi, dan menetapkan prioritas pembangunan yang tepat sasaran agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap terjaga.
Mengenai arah kebijakan fiskal pemerintahan saat ini, Mohtar meminta semua pihak untuk bersikap objektif.
“Saya bilang, tunggu waktu dulu, tunggu lihat dulu. Apakah pola ini baik atau tidak,” tandasnya.
Pada akhirnya, forum ini bukan sekadar membahas seberapa besar potongan dana yang diterima daerah, melainkan merumuskan langkah nyata: bagaimana Tidore mampu mewujudkan cita-cita pembangunannya secara mandiri dan berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal yang ada.
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman sebelumnya menyambut baik forum ini sebagai ruang bersama untuk merumuskan jalan keluar agar pelayanan publik tak terhenti meski dana terbatas. Hasil diskusi sesi sebelumnya pun telah diserahkan ke pemkot sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
