Malutzone – Kesultanan Tidore menegaskan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun sekaligus meminta pemerintah pusat tidak mengabaikan nilai sejarah dan rasa keadilan masyarakat dalam menetapkan kebijakan fiskal.
Pernyataan itu disampaikan Jojau Kesultanan Tidore, Ishak Naser, saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik Kwatak Bacarita Season 2 yang digelar di halaman eks Kediaman Gubernur Irian Barat, Tidore, Rabu (12/8/2026).
Ishak menilai pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) bukan sekadar soal angka anggaran, melainkan menyentuh hakikat pelaksanaan otonomi daerah. Ia menegaskan pembagian kewenangan pemerintahan harus sejalan dengan pembagian kewenangan pengelolaan keuangan.
“Bagaimana bisa Anda mendesentralisasi kekuasaan pemerintahan tanpa diikuti dengan mendesentralisasi fiskal? Otoritas fiskal itu melekat pada pemerintah,” tegas Ishak.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal yang tidak adil dapat menghambat kemampuan daerah membangun sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ishak juga mengaitkan persoalan saat ini dengan perjalanan sejarah. Menurutnya, kebijakan yang baik harus lahir dari pemahaman sejarah yang utuh.
“Orang tidak memahami sejarah itu tidak akan bisa mewujudkan keadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan sikap Kesultanan Tidore terhadap NKRI sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun, kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap menjadi hak yang disampaikan.
“Sikap Kesultanan terikat pada NKRI itu sudah jelas. Tidak ada lagi pembahasan tentang itu. Tetapi menggugat pemerintah Republik Indonesia itu persoalan baru,” katanya.
Menurut Ishak, kritik terhadap pemerintah bukan berarti keinginan untuk lepas dari NKRI. Kritik tersebut merupakan bentuk pengingat ketika pemerintah dinilai keliru dalam memahami sejarah maupun menetapkan kebijakan.
“Kalau pemerintah tidak melakukan kesalahan dan tidak salah menginterpretasi sejarah sehingga tidak keliru dalam membuat kebijakan, kita tidak akan kritik. Tapi kalau salah, pasti kita kritik,” tegasnya.
Ishak mengkhawatirkan pemangkasan TKD akan kembali menempatkan daerah dalam posisi sulit bergerak maju, sementara daerah lain menikmati kesejahteraan yang lebih baik.
“Kondisi ini mau diulangi lagi dengan sekarang di TKD. Daerah tidak bisa bergerak menurut kemajuan pembangunan, sementara daerah lain menikmati,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat mengembalikan kapasitas fiskal daerah agar kekayaan alam Tidore dapat diolah menjadi kekuatan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.
“Kembalikan TKD. Kita ambil sumber daya alam, kita olah menjadi sumber daya manusia yang handal. Bangun pendidikan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Ishak memberikan peringatan agar kebijakan tidak mengabaikan martabat dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita bangsa yang punya martabat. Tuan kuat tahan lapar, tapi Anda tidak akan tahu bahasa apa yang muncul dari seorang yang lapar. Itu peringatan saya,” pungkasnya.
