Malutzone – Target pembangunan ribuan rumah layak huni mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencari pola pelaksanaan yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang didatangi untuk mempelajari mekanisme program, mulai dari pendataan penerima hingga pengawasan pembangunan.
Kunjungan kerja melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pemda VVIP Bandar Udara Sultan Baabullah, Ternate, Selasa (8/9/2026).
Rombongan Pemprov Jawa Timur dipimpin Sekretaris Dinas Perkim dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Firta Riyanti. Ia hadir bersama tim teknis yang menangani sejumlah bidang, di antaranya rumah komersial, penataan kawasan kumuh, rumah swadaya hingga pengelolaan keuangan.
Kedatangan rombongan tersebut disambut Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir. Ia didampingi Kepala Dinas Perkim Malut Musrifa Alhadar serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, seperti Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas ESDM dan Biro Administrasi Pimpinan.
Firta mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat pemahaman Pemprov Jawa Timur mengenai pengelolaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah daerah secara mandiri.
Menurutnya, selama ini pembangunan RTLH di Jawa Timur banyak dilaksanakan melalui skema hibah dengan melibatkan unsur TNI, baik Kodam maupun Lantamal. Sejak 2009, pola tersebut telah membantu pembangunan lebih dari 254 ribu unit rumah.
Namun, skema hibah tersebut kini tidak lagi dapat dihitung sebagai capaian langsung dari anggaran pemerintah daerah. Kondisi ini membuat Pemprov Jawa Timur perlu menyiapkan pola baru dengan mengandalkan pembiayaan melalui APBD.
“Kami datang untuk bergegas sekaligus belajar. Dalam Perubahan APBD tahun ini kami tiba-tiba mendapat alokasi 500 unit Rutilahu, sementara waktu yang tersedia hanya sekitar satu bulan. Tahun depan bahkan sudah dianggarkan 3 ribu unit, padahal RKPD sudah ditutup,” ujar Firta.
Dengan kondisi tersebut, Pemprov Jawa Timur ingin mengetahui bagaimana Maluku Utara mengatur pelaksanaan program agar dapat berjalan dalam waktu relatif cepat.
Hal yang dipelajari mencakup mekanisme dan regulasi, pendataan calon penerima, pelaksanaan pembangunan hingga sistem pengawasan.
Maluku Utara dipilih sebagai salah satu daerah rujukan karena dinilai memiliki pengalaman dalam mempercepat pembangunan rumah layak huni. Pada 2025, program tersebut mencapai sekitar 700 unit dan meningkat menjadi 1.200 unit pada tahun berjalan.
Selain membahas program RTLH, kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi kedua provinsi untuk bertukar pengalaman dalam penanganan persoalan permukiman.
Pemprov Jawa Timur turut menyampaikan pengalaman mereka dalam menangani kawasan permukiman kumuh selama dua tahun terakhir.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menyambut positif kunjungan tersebut.
Ia menilai pertukaran pengalaman antardaerah penting dilakukan untuk memperkuat kebijakan dan pelaksanaan program perumahan, terutama dalam mendukung target Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan.
Menurut Samsuddin, keberhasilan pembangunan perumahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemangku kepentingan lainnya juga diperlukan agar pembiayaan dapat dibagi dan cakupan penerima manfaat semakin luas.
“Yang penting bukan hanya seberapa besar anggaran yang kita miliki, tetapi bagaimana kita membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat. Dengan pembagian beban pembiayaan, penyediaan rumah layak bagi masyarakat dapat dilakukan lebih luas,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan ketepatan sasaran penerima bantuan yang menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program perumahan.
Saat ini, penetapan penerima menggunakan Data Terpadu Sosio-Ekonomi Nasional (DTSN) dengan pendekatan desil.
Menurut Samsuddin, penggunaan kriteria desil, termasuk hingga desil 4 untuk sejumlah program bantuan, masih menimbulkan dinamika di tengah masyarakat.
Sebagian warga bahkan melakukan pembaruan data secara mandiri setiap tiga bulan karena merasa masuk dalam kelompok masyarakat yang berhak memperoleh bantuan.
“Penyesuaian tersebut bahkan mencatat adanya penambahan sekitar 3 ribu kategori warga miskin baru di Maluku Utara.Namun bagi kami, yang paling penting bukan hanya melihat angka desil, tetapi memastikan masyarakat yang memang membutuhkan bisa memperoleh rumah layak sekaligus mendapat dukungan untuk meningkatkan kondisi ekonominya,” jelasnya.
Samsuddin menegaskan, program perumahan seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah rumah yang berhasil dibangun.
Lebih dari itu, bantuan harus mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendorong penerima manfaat untuk memperbaiki kondisi sosial ekonominya.
Pertemuan antara kedua pemerintah provinsi tersebut juga dimanfaatkan untuk saling mengenalkan karakteristik dan tantangan pembangunan di masing-masing daerah.
Samsuddin turut memperkenalkan sejarah serta karakter wilayah kepulauan Maluku Utara kepada rombongan Pemprov Jawa Timur.
Pertukaran pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi kedua daerah dalam menyempurnakan kebijakan perumahan, sekaligus memperkuat upaya menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
