Malutzone – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen memimpin langsung rapat evaluasi penegakan disiplin kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan yang berlangsung di teras belakang lantai dua Kantor Wali Kota, Rabu (16/9/2026), menjadi momentum penting untuk meninjau kembali kedisiplinan serta kinerja para pegawai.
Dalam arahannya, Wali Kota memberikan instruksi tegas agar setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan setiap bulan wajib dilaporkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Langkah ini dimaksudkan agar kinerja pemerintahan dapat dipantau, dikoreksi, dan ditingkatkan secara berkesinambungan.
“Terkait kebijakan efisiensi yang berimbas pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), penerapan disiplin ASN merupakan sebuah langkah tegas dari pemerintah melalui fleksibilitas jam kerja, kebijakan ini justru disalahgunakan dengan banyaknya temuan pegawai yang membolos atau tidak masuk kantor pada jam kerja,” katanya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Wali Kota meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk lebih proaktif memantau kehadiran seluruh ASN dan menyampaikan laporan rutin setiap bulan langsung kepadanya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya manajemen waktu dengan prinsip time is money. Beliau mengingatkan bahwa satu menit yang diabaikan dapat merugikan kepentingan masyarakat, dan keterlambatan sama halnya dengan menyia-nyiakan rezeki.
Oleh karena itu, perubahan sikap harus terlihat nyata, salah satunya dengan hadir minimal 15 menit sebelum kegiatan dimulai sesuai ketentuan dalam undangan. Wali Kota mengingatkan, kepercayaan sangat sulit diperoleh, namun sangat mudah hilang.
Lebih jauh, ia menegaskan pertanggungjawaban moral setiap pegawai: setiap detik waktu kerja yang disia-siakan, yang dibayarkan dari gaji maupun TPP, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.
Sebagai langkah ke depan, rapat evaluasi ini akan dijadikan agenda rutin bulanan yang diberi nama “Rapat Curhat”. Forum ini tidak berjalan satu arah.
“Dalam forum ini, kinerja bapak dan ibu pimpinan OPD akan dievaluasi secara menyeluruh. Sebaliknya, para pimpinan OPD juga diberikan ruang dan diwajibkan untuk mengevaluasi balik kinerja Wali Kota maupun Wakil Wali Kota, sehingga tercipta sebuah sistem pemerintahan yang terbuka, saling mengoreksi, dan bertanggung jawab penuh kepada masyarakat,” pungkasnya.
