Malutzone – Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan resmi melakukan registrasi untuk mengikuti penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2026. Langkah ini diambil guna mengukur sekaligus meningkatkan standar kebijakan daerah yang berdampak langsung bagi pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Sofyan Saraha usai mengikuti kegiatan Resosialisasi Pengukuran Kualitas Kebijakan IKK Tahun 2026 secara daring bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, di Ruang Rapat Sekda, Kamis (17/9/2026).
“Pemda Kota Tidore Kepulauan telah melakukan registrasi untuk mengikuti penilaian IKK. Nah tinggal kita mengusulkan tiga kebijakan sebagai dasar untuk penilaian IKK oleh LAN RI,” ujar Sofyan Saraha.
Tiga dokumen kebijakan tersebut rencananya akan dikirimkan pada hari Senin mendatang untuk dinilai langsung oleh LAN RI.
“Insyaallah kalau tidak ada aral melintang hari Senin kita bisa menyampaikan tiga kebijakan yang menjadi dasar penilaian dari LAN RI terkait dengan kebijakan di Kota Tidore Kepulauan,” katanya.
Sofyan menjelaskan, kegiatan resosialisasi ini menjadi wadah menyamakan pemahaman seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait alur penilaian — mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Semua ini ditujukan agar capaian IKK Kota Tidore Kepulauan tahun ini dapat mengalami peningkatan.
Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan LAN RI Evy Trisulo Dianasari menjelaskan dalam paparannya bahwa IKK merupakan instrumen pengukuran kualitas kebijakan pemerintah, khususnya terkait dampak dan hasil yang dihasilkan bagi pembangunan strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (evidence-based).
Lanjutnya, tujuan IKK adalah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (self-assessment) yang berfokus pada dampak nyata dari setiap kebijakan yang diterapkan.
