Jazirah Indonesia – Kondisi keuangan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2024 ini terbilang cukup baik. Meski begitu agar kedepan APBD berjalan sehat maka diperlukan estimasi yang lebih taktis sehingga tidak terbebani dengan kondisi fiskal saat ini.
Plh Sekprov Maluku Utara Kadri La Itje mengatakan, agar keuangan daerah tahun mendatang berjalan sehat maka dibutuhkan penghitungan estimasi pendapatan daerah yang tidak terlampaui tinggi.
“Kita harus punya estimasi ke depan untuk tahun 2025 agar APBD kita berada pada posisi Rp 3,1 triliun. Dengan kondisi ini maka keuangan kita bisa pulih kembali seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Kadri La Itje, usai rapat bersama DPRD Malut, Jumat (12/7/2024).
Menurut Kadri, jika estimasi pendapatan tidak tepat maka dikhawatirkan menimbulkan gejolak keuangan yang tidak stabil karena antara penerimaan dan belanja tidak seimbang.
“Di rapat bersama DPRD, saya tegaskan agar keuangan kita kembali normal jika estimasi pendapatan itu jangan terlalu tinggi. Kita juga berharap, agar PAD kita kedepan bisa meningkat lagi melalui sumber-sumber lain, itu yang akan dikoreksi secara terus menerus,” ujarnya.
Kata Kadri, salah satu pemicu melonjaknya nilai utang Pemprov baik utang pihak ketiga, DBH maupun kewajiban lain akibat dari kurangnya penghitungan yang tepat soal pendapatan daerah.
Saat ini, sesuai nilai utang yang disajikan lanjutnya, berkisar kurang lebih sebesar RP 600 miliar. Meski demikian, ia menargetkan kondisi keuangan daerah bisa kembali stabil apabila utang-utang tersebut dituntaskan tahun ini.
“Makanya yang kita jalankan sementara yakni proyek-proyek yang berafiliasi dengan dana alokasi khusus, sementara untuk APBD kita masih fokus dalam penyelesaian utang, tapi ada kegiatan-kegiatan yang menjadi urgensi tetap dilaksanakan,” tandas Kadri.
