Malutzone – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan secepatnya guna memberikan kepastian politik di daerah, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan efektivitas jalannya pemerintahan.
Dengan pelantikan yang tepat waktu akan mendukung kelancaran pelaksanaan APBD sesuai visi-misi kepala daerah terpilih serta menghindari potensi instabilitas akibat transisi kepemimpinan
“Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada 20 Februari 2025 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, terdapat pengecualian, seperti di Aceh, di mana pelantikan akan dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden di hadapan Mahkamah Syariah,” ujar Tito dalam rapat koordinasi melalui zoom meeting, Senin (3/2/2025).
Ia menyebutkan, berdasarkan rekapitulasi Mahkamah Konstitusi (MK), sebanyak 296 daerah tidak memiliki gugatan, yang terdiri dari 21 provinsi, 225 kabupaten, dan 50 kota. Sementara itu, terdapat 249 daerah yang menghadapi gugatan di MK dengan total 311 perkara.
“Dari total daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2024, sebanyak 54,31% tidak memiliki gugatan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas hasil pilkada dapat diterima oleh para peserta,” ujar Tito.
MK kata Tito, dijadwalkan mengeluarkan putusan atau melakukan dismissal (penolakan perkara) pada 4-5 Februari 2025 sehingga Keputusan ini akan menentukan daerah mana yang dapat segera melaksanakan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Rapat koordinasi persiapan pelantikan kepala daerah terpilih yang dipimpin Tito Karnavian itu juga diikuti oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Dimana rakor via zoom meeting ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore yang diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Yakub Husain bersama, Sekretaris DPRD Kota Tidore Kepulauan Rudy Ipaenin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Tidore, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tidore, Kepala Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Protokol Setda Kota Tidore, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Umum dan Bendahara Sekretariat Daerah Kota Tidore, di ruang rapat Sekda.
Usai mengikuti Rakor, Yakub Husain mengatakan, pemerintah daerah akan terus melakukan persiapan sehingga apapun yang menjadi persiapan dalam pelantikan nanti akan dilaksanakan dengan baik.
“Intinya kami akan menunggu arahan lebih lanjut untuk dilakukan persiapan, karena segala administrasi yang menyangkut dengan persiapan pelantikan ini sudah dipersiapkan oleh DPRD Kota Tidore.” kata Yakub.
