Malutzone – Pengembangan Sofifi sebagai bagian dari wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan diharapkan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sebab di Sofifi juga ada infrastruktur Pemerintah Provinsi yang harus dilihat secara bersama.
Hal tersebut ditekankan oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman didampingi Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo dalam diskusi pada Forum Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara di Bela hotel, Ternate, Jumat (25/4/2025).
“Kota Tidore Kepulauan memiliki wilayah yang sangat unik, karena di dalam RTRW pengembangan Kota, yang biasanya setiap Kabupaten/Kota hanya memiliki satu saja, namun untuk Kota Tidore ada dua, yaitu Kota Tidore dan Kota Sofifi sebagai kota baru yang akan direncanakan pengembangannya,” ucapnya.
Ia mengatakan, ada hal yang semestinya diperkuat dalam kebijakan pengembangan kota baru. Menurutnya, persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) memang harus dilakukan, tetapi yang terpenting saat ini adalah persiapan insfrastruk yang dilihat secara bersama oleh pemerintah provinsi maupun kota.
“Misalnya PDAM, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bisa juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan sebagainya. Sebab disana, juga ada infrastruktur Provinsi yang perlu kita lihat secara bersama, belum juga hal-hal lainnya,” katanya.
Menurutnya, yang diutamakan adalah pelayanan kepada masyarakat, misalanya seperti pelayanan persampahan. Dimana hal itu adalah kewenangan Kota Tidore Kepulauan, tetapi ada hal tertentu seperti infrastruktur yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Ini perlu juga ada semacam penguatan baik dari sisi regulasi maupun ada hal tertentu yang diperlakukan secara khusus, sambil menunggu misalnya ada kemauan genetik untuk melakukan sebuah daerah otonomi baru, namun sebelum itu terjadi, masyarakat Sofifi tidak boleh terbengkalai,” katanya.
Menanggapi Wakil Wali Kota Tidore, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah A. Fatoni mengatakan, Kota Sofifi tidak harus dimekarkan juga, tetapi solusinya bisa melalui bantuan keuangan khusus untuk pengembangan Sofifi yang sudah ditentukan melalui Provinsi.
“Misalnya Gubernur ingin membangun sekolah SD di Sofifi yang merupakan kewenangan Pemkot Tidore, tetapi Provinsi bisa memberikan bantuan ke Kota Tidore untuk membangun sekolah tersebut, ataukah infrastruktur seperti jalan kabupaten/kota, juga bisa dibangun melalui bantuan keuangan itu,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Keuangan juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk sama-sama mendorong ke Pemerintah Pusat, karena Pemerintah Pusat juga memiliki komitmen yang tinggi untuk mengaktifkan Kota Sofifi.
“Hal ini harus kita jadikan prioritas untuk kita pikirkan secara bersama-sama, seperti misalnya minta bantuan jalan ke pusat itu bisa karena ada inpres jalan, untuk DAK juga bisa, untuk yang lainnya juga bisa, jadi kita akan dorong, kami dari Kemendagri siap mendukung,” tambahnya.
