Malutzone – Rapat koordinasi merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Tidore Kepulauan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen saat membuka rapat koordinasi (Rakor) pengembangan dan pembinaan Kabupaten/Kota Tanggap Narkoba (Kotan) Pemerintah Kota Tidore, di aula penginapan Visal, kelurahan Gamtufkange, kecamatan Tidore, Rabu (30/4/2025).
Muhammad Sinen mengatakan, tahun 2020, BNN Provinsi Maluku Utara telah mencanangkan Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota tanggap ancaman narkoba dan memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah kelurahan dan desa.
Piagam itu diberikan kepada kelurahan Indonesiana, desa Maitara Tengah, dan desa Maitara Utara sebagai desa/kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kota Tidore Kepulauan.
Hingga 2024 sudah berjumlah 10 kelurahan/desa Bersinar. Rencana pada 2025 kelurahan Gamtufkange akan dicanangkan sebagai kelurahan Bersinar.
Ayah, sapaan Muhammad Sinen berharap kerjasama yang solid dan gerak cepat dari semua pihak, untuk mendukung Provinsi Maluku Utara dan khususnya Kota Tidore yang bersih dari narkoba.
“Terutama kepada para Camat, Lurah bahkan Kepala Desa serta seluruh Pimpinan OPD agar mari kita bersinergi dan berkolaborasi dengan BNN untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa narkoba itu sangat membahayakan.” Harap Muhammad Sinen
Selain itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Perwakilan Maluku Utara Brigjen Pol, Budi Mulyanto mengatakan, penyalahgunaan narkotika merupakan masalah bagi mereka yang masih muda usianya. Karena dianggap labil, belum mampu bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri.
“Ternyata faktanya adalah angka penyalahguna terbesar berada pada kelompok pekerja, dan menimbulkan masalah berantai, dimulai dari diri sendiri, masalah dalam keluarga, hingga menurunnya produktivitas yang merugikan organisasi serta stres lebih banyak ditemui dalam diri seseorang saat mereka berada pada usia sebagai pekerja,” ungkap Budi.
Budi juga mengungkapkan rata-rata jalur masuk narkoba ke maluku Utara melalui jasa pengiriman paket. Sebab bandar berpikir dengan biaya yang lebih murah dan risiko lebih kecil dibandingkan dengan memberangkatkan kurir ke Maluku Utara.
“Sehingga Kota Ternate menjadi kota sentral akan Pusat Perekonomian dan Pemerintahan di Wilayah Maluku Utara, hal ini didukung dengan adanya Pelabuhan dan Bandara besar yang menjadi pintu masuk dan keluar Maluku Utara, saya berharap kedepan kita bisa bebas dan bersih dari Narkoba di Kota Tidore Kepulauan,” harapnya.
Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan Kombes Pol. M. Fadris Sangun Ratu Lana mengatakan zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah atau satuan kerja termasuk di BNN Kota Tidore kepulauan, yang mana berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi serta melayani dengan sepenuh hati.
“Sehingga untuk meraih predikat-predikat tersebut, hari ini saya selaku kepala BNN Kota Tidore Kepulauan mencanangkan zona integritas bagi BNNK Tidore Kepulauan, sebagai wujud komitmen kami selaku Kepala BNNK Tidore Kepulauan beserta seluruh jajaran untuk merubah serta meningkatkan integritas masing-masing individu sehingga dapat menciptakan pelayanan prima yang bebas dari pungli, gratifikasi, korupsi, kolusi serta nepotisme,” ujar Fadris.
Ia menambahkan, pencanangan zona integritas pada tingkat BNN Kota Tidore Kepulauan merupakan komitmen pimpinan dalam menerapkan good governance serta mewujudkan pelayanan prima.
“Saya berharap dengan deklarasi bersama melalui pencanangan zona integritas ini, bukanlah menjadi slogan semata melainkan bukti nyata, keseriusan dan komitmen dari segenap jajaran BNN Kota Tidore Kepulauan,” ucapnya.
Rakor ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan H. Ismail Dukomalamo dan Koordinator Bidang Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2M) BNNP Maluku Utara Haeruddin Umaternate sebagai narasumber.
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan deklarasi pencanangan zona integritas oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, Kepala BNN Provinsi Maluku Utara, Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan dan para perwakilan Forkopimda Kota Tidore Kepulauan.
