Malutzone – Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan melakukan koordinasi dan konsultasi ke kementerian koperasi terkait pembentukan Koperasi desa/kelurahan Merah Putih di Kota Tidore Kepulauan.
Rombongan Komisi II diterima oleh Sekretaris Deputi pengawasan Koperasi, Asisten Deputi bersama jajaran. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat lantai 3 kementerian Koperasi RI, Kamis (22/5/2025).
Usai pertemuan, Abdurahman Arsyad, Ketua Komisi II menyampaikan sejumlah poin pokok dalam pertemuan tersebut, yaitu, batas waktu pembentukan koperasi Merah Putih, skema pembiayaan, susunan kepengurusan serta mekanisme pengawasannya. Namun menjadi fokus pembahasan kata Abdurrahman, adalah soal skema dan mekanisme pembiayaannya.
“Penjelasan dari pihak Kemenkop bahwa regulasi terkait skema pembiayaan saat ini dalam tahap penggodokan di Kementerian Keuangan, dan dalam waktu dekat akan segera disahkan, namun dibocorkan bahwa pembiayaan koperasi Merah Putih menggunakan jasa perbankan yang tersedia di daerah,” katanya.
Abdurahman mengatakan, pada prinsipnya DPRD akan memaksimalkan fungsi budgeting dan pengawasan agar koperasi Merah Putih segera dibentuk dan selanjutnya terkelola secara baik untuk kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan agar OPD teknis yang diberi tugas dalam pembentukan koperasi Merah Putih di Kota Tidore Kepulauan harus bergerak cepat dengan tetap berkoordinasi dengan Kemenkop serta DPRD sebagai mitra.
“Karena pertanggal 21 Mei 2025, sementara itu data dari Kemenkop Kota Tidore Kepulauan masih 0%, artinya bahwa belum ada progres sama sekali, apapun masalahnya selalu berkoordinasi agar masalah yang dihadapi di lapangan dapat diatasi,” kata On, sapaan Abdurahman Arsyad.
Lantaran progres data yang masih 0 persen itu kata dia, Komisi II akan mengagendakan kerja dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tidore Kepulauan.
“(Rapat) guna mendengarkan permasalahan yang dihadapi dan segera mencari solusi untuk mengatasinya,” tandasnya.
