Malutzone – Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Barisan Rakyat Tidore Bergerak (Baratib) berunjuk rasa di gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (4/9/2025).
Saat berorasi di depan gedung DPRD, masa aksi kemudian diperkenankan berdialog dengan para legislator di ruang rapat paripurna DPRD.
Dalam dialog itu, Baratib menyampaikan 13 tuntutan, diantaranya;
1. Meminta DPRD Kota Tidore mendesak DPR RI agar membentuk tim investigasi mengusut semua kasus pelanggaran HAM pada masa aksi.
2. Menolak revisi Undang-undang Kepolisian
3. Segera sahkan Undang-undang perampasan aset.
4. Menuntut pertangungjawaban Presiden, DPR dan Polri terkait polemik yang terjadi di Indonesia saat ini.
5. Memangkas kabinet Merah Putih.
6. Transparansi anggaran Pokir DPRD Kota Tidore.
7. Segera melakukan perbaikan pelabuhan penyeberangan Somahode.
8. Segera melakukan perbaikan dan pemeliharaan akses jalan di Doyado, Sirongo-Gubukusuma, Tongowai dan Bobo.
9. Segera lakukan pemeliharaan PJU di Kota Tidore.
10. Perbaikan infrastruktur komunikasi di Kota Tidore
11. Segera hadirkan ambulans laut di Kota Tidore.
12. Segera stabilkan listrik di daratan Oba.
13. Segera realisasikan jalan penghubung Marekofo-Maregam.
Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama mengapresiasi masa aksi yang menyampaikan aspirasi lewat cara berdialog.
Ia mengatakan, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD tentunya akan mendahulukan kepentingan rakyat. Tuntutan Baratib kata dia akan diperjuangkan oleh DPRD, tentunya harus melalui mekanisme yang ada.
“Aspirasi yang disampaikan ini akan kami tindak lanjut sesuai kewenangan kami,” kata Ade.
Diakhir dialog, ketua dan anggota DPRD bersedia memenuhi permintaan Baratib yakni bersama-sama dengan masa aksi menyampaikan desakan mempercepat pengesahan Undang-undang perampasan aset bagi koruptor.
Masa aksi Baratib yang terdiri dari mahasiswa HMI, LMND dan Pemuda Bobo ini kemudian meninggalkan gedung dewan dengan tertib.
