Malutzone – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memastikan hak-hak aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK tetap jadi prioritas meski terjadi pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2026.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo dalam forum diskusi yang digelar Komunitas Wartawan Kota Tidore Kepulauan (Kwatak) di aula Sultan Nuku knator Wali Kota, Selasa (7/10/2025).
Pada tahun 2026, TKD untuk Kota Tidore Kepulauan berkurang sebesar Rp
Ismail mengatakan, meski terjadi pengurangan TKD tahun 2026, Pemkot Tidore tetap fokus pada pembiayaan wajib.
“Dengan segala keterbatasan ini kita mampu menghadapinya secara baik dan bijak, mudah-mudahan di tahun 2026 kota Tidore tetap aman aman dan terkendali,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Ismail mengatakan bahwa dialog yang digagas oleh Kwatak sangat membantu pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait TKD yang saat ini menjadi isu hangat.
“Atas nama pemerintah daerah kota Tidore kami menyampaikan terimakasih kepada Kwatak yang telah menggagas diskusi ini, sehingga informasi soal TKD tidak menjadi isu liar di tengah masyarakat,” kata Ismail.
Dialog publik yang diselenggarakan oleh Kwatak tersebut mengangkat tema “Pengurangan anggaran TKD Pemkot Tidore Bisa Apa?
Selain Ismail Dukomalamo, dialog tersebut juga menghadirkan narasumber diantaranya politisi Maluku Utara, Ishak Naser, pengamat keuangan daerah, Ramli Saraha, pimpinan DPRD Kota Tidore dan Ridwan M Yamin.
