Malutzone – Komunitas Wartawan Kota (Kwatak) Tidore Kepulauan resmi menyerahkan rekomendasi hasil dialog Kwatak Bacarita bertajuk “Pengurangan Dana TKD, Pemkot Tidore Bisa Apa.?” ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk ditindaklanjuti.
Rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Ketua Kwatak Tidore, Suratmin Idrus, dan terima oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman di ruang kerja Wakil Wali Kota, Selasa, (14/10/25).
Ahmad Laiman mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi kepada komunitas wartawan Tidore yang telah menyelenggarakan dialog publik terkait kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pengurangan dana Transfer Ke Daerah (TKD).
“Atas nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kami sampaikan apresiasi dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Kwatak, karena telah melakukan terobosan yang cukup kreatif dan inovatif untuk membantu pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah situasi yang krisis akan dana transfer dari Pemerintah Pusat,” katanya.
Orang nomor dua di lingkup Pemerintah Kota Tidore mengatakan, melalui diskursus yang digagas oleh Kwatak Tidore, nantinya akan dijadikan roadmap bagi Pemerintah Kota Tidore, terutama dalam mengatur birokrasi sehingga tugas pelayanan publik tetap jalan meski dengan anggaran yang terbatas.
“Dari diskursus seperti ini kita bisa termotivasi untuk lebih kreatif dan inovasi akibat pengurangan dana transfer, sehingga setiap OPD dapat melakukan perubahan mindset yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” Wakil Wali Kota yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tidore ini.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Tidore berkomitmen untuk menempatkan pejabat yang dapat mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Untuk itu, apa yang menjadi point-point rekomendasi dari dialog Kwatak Bacarita ini akan dipelajari dan ditindaklanjuti.
“Kami berharap Dialog Kwatak Bacarita ini, harus berkelanjutan, bila perlu Kwatak buat dialog terkait birokrasi yang smart, yakni birokrasi yang diperuntukan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau sekadar keinginan, selain itu dengan banyaknya OPD ini apakah sudah bisa menjawab kebutuhan Rakyat atau belum,” tandasnya.
