Malutzone – Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Syofyan Saraha, mewakili Wali Kota Tidore menghadiri kegiatan APEKSI dengan tema Rembug Fiskal Kota Kita; Pembelajaran, Tantangan dan Praktik Baik Pengelolaan PAD yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Mirama, Kota Malang, Kamis (6/11/2025)
Dalam kegiatan itu, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama seluruh Kota di Indonesia mengikuti acara Rembuk Fiskal yang diselenggarakan oleh Pengurus Apeksi Nasional.
“Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan dan para pelaku Best Practice dari beberapa daerah, bagi saya ini merupakan moment penting untuk kita bisa saling tukar pengalaman dan pengetahuan, sehingga kita bisa mencontoh peningkatan PAD,” kata Syofyan.
Ia berharap, kedepannya Kota Tidore Kepulauan bisa melakukan reformasi di bidang pajak dan retribusi daerah maupun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya untuk memperbaiki kapasitas fiskal daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur eksekutif APEKSI Alwis Rustam mengatakan, APEKSI berkomitmen mendorong pertukaran pengetahuan antar pemerintah kota di Indonesia, khususnya dalam strategi peningkatan PAD.
“Melalui kajian, APEKSI merekam strategi, inovasi dan kebijakan unggulan yang efektif di lapangan, dalam rangka penyusunan praktik baik. Banyak hal yang perlu dilakukan oleh APEKSI untuk menampung aspirasi dari daerah, ada persoalan yang beragam yang harus didiskusikan bersama,” katanya.
Alwis menambahkan, kajian-kajian dari permasalahan di daerah tersebut telah dituangkan dalam sebuah buku, salah satu yang diangkat yaitu terkait PAD, juga terkait digitalisasi inovasi dan pengelolaan PAD yang baik dan profesional.
Sementara, mewakili Wali Kota Malang, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan yang juga menjabat Plh. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Malang, M. Sailendra, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan APEKSI kepada Kota Malang sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut.
Sailendra menegaskan, di era otonomi daerah, kemandirian fiskal menjadi indikator utama kemampuan pemerintah kota dalam membiayai pembangunan secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan efisiensi anggaran nasional menuntut daerah untuk semakin kreatif dalam mengoptimalkan PAD melalui pajak, retribusi, serta penguatan BUMD.
“Kemandirian fiskal bukan sekadar target angka, melainkan proses membangun tata kelola keuangan daerah yang kuat dan berkelanjutan, ini mencerminkan sejauh mana daerah mampu mengandalkan potensinya sendiri, menggerakkan ekonomi lokal, dan mengoptimalkan sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat,” tuturnya.
Sailendra juga mengajak seluruh peserta forum untuk menjadikan Rembug Fiskal sebagai sarana kolaborasi dan pertukaran gagasan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui sinergi, inovasi, dan komitmen, kita dapat mewujudkan daerah yang mandiri, kuat secara fiskal, dan maju secara berkelanjutan.
Peserta juga diajak meninjau langsung sejumlah lokasi di Kota Malang, mulai dari Command Center Bapenda sebagai pusat kendali digital layanan pajak, area Gajayana dan Galeri Mbois sebagai contoh pengelolaan aset produktif, hingga Malang Creative Center (MCC) yang menjadi ekosistem pelaku ekonomi kreatif. Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana inovasi dan kolaborasi antar sektor dapat mendukung penguatan fiskal daerah.
Turut hadir mengikuti kegiatan ini, Sekretaris BPKAD Tidore Kepulauan Samsul Bahri Ache, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Ridwan Hadji dan Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Tidore Nurdiana E. Achmad.
