Malutzone – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) membahas agenda kerja dan jadwal kegiatan untuk Juli dan Agustus 2026 di ruang rapat DPRD, Rabu (1/7/2026).
Rapat ini merupakan langkah awal dalam menyusun agenda kegiatan DPRD pada Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 agar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan tepat waktu.
Rapat dipimpin 3 pimpinan DPRD Kota Tidore ini dihadiri anggota Badan Musyawarah dan dihadiri Sekretariat DPRD. Dalam pembahasan tersebut, Banmus menyusun serta menyepakati rangkaian agenda strategis DPRD selama dua bulan ke depan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan kedewanan.
Agenda yang dibahas meliputi rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025, pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, pelaksanaan reses, hingga rapat-rapat paripurna sesuai tahapan yang telah dijadwalkan.
Ketua DPRD Kota Tidore, Ade Kama menyampaikan bahwa penyusunan agenda kerja merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh tahapan pembahasan kebijakan daerah dapat terlaksana secara terencana, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Melalui agenda yang telah disusun, DPRD berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah,” katanya.
Hasil pembahasan Badan Musyawarah selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pengesahan Agenda Kerja dan Jadwal Kegiatan DPRD Kota Tidore Kepulauan Bulan Juli–Agustus Tahun 2026.
“Agenda tersebut juga menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan DPRD selama Masa Persidangan III Tahun 2025–2026, dengan tetap membuka kemungkinan penyesuaian apabila diperlukan berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah,” katanya.
Melalui agenda kerja yang telah disusun, DPRD Kota Tidore Kepulauan berharap seluruh program dan pembahasan kebijakan daerah dapat terlaksana secara optimal, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
