Malutzone — Harapan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memperoleh kesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai menemukan titik terang.
DPR RI bersama pemerintah telah memfinalisasi pembahasan mengenai status guru PPPK paruh waktu maupun penuh waktu, dengan peluang mengikuti seleksi PNS pada 2027.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi para guru PPPK yang selama ini disampaikan kepada DPR RI.
Dasco menyampaikan hal itu usai rapat bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurutnya, finalisasi mencakup guru PPPK di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk guru madrasah negeri serta guru taman kanak-kanak (TK).
“Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” kata Dasco.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan, saat ini terdapat 995.245 guru yang berstatus PPPK. Adapun guru yang berstatus PPPK paruh waktu mencapai 231.246 orang.
Rini menjelaskan, guru PPPK paruh waktu akan memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Selanjutnya, guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu diberikan kesempatan mengikuti seleksi PNS pada awal 2027.
Pemerintah juga telah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru secara nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru untuk berbagai jenjang sekolah, madrasah, Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi hingga Sekolah Garuda.
“Nanti kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda,” ujar Rini.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dan DPR RI menata kebutuhan tenaga pendidik secara nasional sekaligus memberikan kepastian jenjang karier bagi guru PPPK.
Namun, peluang mengikuti seleksi PNS tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan formasi dan ketentuan seleksi yang ditetapkan pemerintah.
Dengan demikian, status PPPK penuh waktu menjadi bagian dari tahapan yang perlu dilalui sebelum guru memperoleh kesempatan mengikuti seleksi PNS pada 2027.

![Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, [Foto.Ist.]](https://malutzone.com/wp-content/uploads/2026/09/3-300x178.jpg)


![Jatim belajar percepatan rumah layak dari Malut [Foto. Ist.]](https://malutzone.com/wp-content/uploads/2026/09/12-1-300x178.jpg)


![Pementasan Seni Hoda Se Gam yang diselenggarakan oleh Folakatu Art di acara pembukaan Sabtu (25/11/2023) malam [Foto. Ist.]](https://malutzone.com/wp-content/uploads/2023/11/3-6-300x178.jpg)
![Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, memimpin aksi kemanusian “Dari Tidore untuk Palestina” di Pantai Tugulufa, Senin (27/11/2023) [Foto. Ist]](https://malutzone.com/wp-content/uploads/2023/11/2-8-300x178.jpg)
![Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyerahkan aset hibah tanah kepada Pemkab Halmahera Tengah [Foto. Ist.]](https://malutzone.com/wp-content/uploads/2023/11/1-10-300x178.jpg)