Malutzone – Pemerintah telah mengamankan anggaran sebesar Rp31 triliun guna mendukung kebijakan pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan pemerintah pusat menjadi PPPK penuh waktu.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat di Kompleks DPR RI, Kamis (20/8) seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.
Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut telah disiapkan dan akan diterapkan secara bertahap dalam pelaksanaannya ke depan.
“Kalau untuk PPPK yang paruh waktu menjadi penuh waktu pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar Rp31 triliun, kita sudah siapkan. Nanti yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan. Tapi kita sudah amankan anggarannya,” ujarnya.
Meski telah menyiapkan anggaran, Purbaya belum dapat memastikan secara pasti jumlah PPPK paruh waktu yang akan terdampak kebijakan ini. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah seiring berjalannya proses.
“Saya lupa jumlahnya, soalnya angkanya berubah-ubah terus,” katanya.
Terkait pelaksanaannya, perubahan status ini direncanakan tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap dengan rentang waktu yang berbeda bagi setiap kelompok.
“Kan ada setahun, ada yang tiga tahun, bertahap,” imbuhnya.
Kebijakan strategis ini diharapkan dapat memberikan solusi berupa kepastian hukum dan keberlanjutan kerja, khususnya bagi tenaga guru yang berstatus sebagai PPPK.
“Jadi itu kita harapkan memberi kepastian kepada para guru pekerja PPPK. Jadi nggak usah khawatir lagi ke depan,” pungkas Purbaya.
