Malutzone — Pandangan bahwa penanganan sampah adalah tugas tunggal Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ternyata tidak sesuai aturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman saat memimpin rapat khusus di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (24/8/2026).
Pertemuan yang dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Lurah ini menyoroti lemahnya sosialisasi regulasi terkait penanganan sampah.
Ahmad Laiman menegaskan, pola pikir masyarakat maupun aparat yang hanya membuang sampah sembarangan dengan harapan akan segera diangkut petugas, perlu segera diluruskan.
“Pengelolaan sampah yang dilakukan sesuai dengan Perda belum tersosialisasi dengan baik. Pemda sudah jauh melangkah dalam hal melakukan regulasi baik Perda maupun Instruksi. Selama ini kita menganggap sampah tugasnya DLH, jadi sampahnya tinggal ditaruh dan dibuang dimana saja nanti petugas DLHnya yang mengangkut dan membersihkan. Nyatanya tidak seperti itu, asas yang ada pada Perda,” ujarnya.
Langkah nyata yang disorot dalam rapat ini menekankan pergeseran dari metode sederhana “angkut dan buang” menuju sistem yang lebih terarah: pengurangan volume, pemilahan, dan pengolahan langsung dari sumbernya. Fokus utama meliputi rumah tangga, lingkungan kelurahan, sekolah, pasar, hingga fasilitas umum.
Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan ketersediaan armada dan memprioritaskan pembersihan lokasi penumpukan sampah yang kritis.
Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Penanganan lingkungan hidup kata Wawali, tidak boleh berjalan sendirian, melainkan harus melibatkan seluruh elemen pemerintahan mulai dari tingkat kecamatan hingga dinas teknis.
Rapat ini dihadiri oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Rudi Ipaenin, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Sofyan Saraha, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapperida, Pendidikan, PUPR, Perindagkop, Perhubungan, Direktur Rumah Sakit, Kepala Bagian Pemerintahan, para Camat wilayah daratan Tidore, dan para Lurah se-Kecamatan Tidore.
