Malutzone — Guna memperkuat identitas sebagai Kota Santri, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan secara resmi telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pembatasan Aktivitas Pemerintahan dan Masyarakat Pada Hari Jumat.
Kebijakan ini menjadi bahasan utama dalam Rapat Koordinasi bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tidore Kepulauan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Selasa (1/9/2026).
Berdasarkan aturan tersebut, seluruh aktivitas perkantoran maupun kegiatan kemasyarakatan akan dihentikan sementara setiap hari Jumat, terhitung mulai pukul 10.00 WIT hingga 14.00 WIT. Waktu ini dikhususkan sepenuhnya untuk pelaksanaan ibadah salat Jumat serta kegiatan keagamaan lainnya.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa kebijakan ini lahir dari jati diri daerahnya sebagai Kota Santri.
“Mohon dukungan dan kerja sama dari Forkopimda tentang Pembatasan Aktivitas Pemerintahan dan Masyarakat Pada Hari Jumat di Kota Tidore Kepulauan dari jam 10.00 WIT – 14.00 WIT untuk melakukan sosialisasi terkait hal tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhammad Sinen berharap aturan yang telah disepakati bersama ini dapat disosialisasikan secara luas di lingkungan masing-masing instansi maupun wilayah kerja. Dukungan menyeluruh dari seluruh pihak dinilai sangat diperlukan agar rencana tersebut dapat berjalan tertib dan efektif.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
