Malutzone – Pemberlakuan perdana kebijakan Pembatasan Aktivitas Pemerintahan dan Masyarakat pada Hari Jumat di Kota Tidore Kepulauan disambut respon positif oleh masyarakat, termasuk para pedagang maupun pengemudi angkutan umum yang beraktivitas di kawasan Pasar Sarimalaha dan Pasar Gosalaha.
Dukungan serupa juga datang dari pengelola toko sembako, gerai ritel seperti Indomaret, Alfamidi, hingga MR.DIY. Hal ini terungkap saat tim gabungan yang terdiri dari Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan sosialisasi sekaligus pemantauan pelaksanaan Peraturan Wali Kota tersebut pada Jumat (11/9/2026).
Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain, menyampaikan hasil pemantauan secara umum menunjukkan antusiasme yang baik dari seluruh lapisan masyarakat, meskipun sosialisasi tetap perlu diperkuat secara berkelanjutan.
“Alhamdulillah, monitoring pembatasan aktivitas masyarakat di hari Jumat ini mendapat respon yang baik, namun ada beberapa hal yang perlu ditertibkan seperti pedagang dari Jailolo, insyaAllah diantisipasi barang dagangan mereka akan dibuka setelah Jumat,” ungkapnya.
Taher menjelaskan bahwa para pedagang dari Jailolo lazimnya berdagang pada hari pasar, yaitu hari Sabtu. Namun karena sebagian telah membawa barang dagangan sejak hari Jumat, maka dipastikan mereka baru akan mulai berjualan setelah pelaksanaan ibadah salat Jumat. Pemerintah akan terus melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada para pedagang terkait ketentuan yang berlaku.
Senada dengan hal itu, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rudy Ipaenin, meminta seluruh pimpinan OPD yang telah ditugaskan untuk senantiasa mempererat koordinasi serta memperluas jangkauan sosialisasi di lapangan, guna menjamin penerapan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2026 berjalan lancar dan mencapai sasaran.
“Untuk para OPD terkait yang telah ditugaskan dalam Perwali, terus melakukan koordinasi dan sosialisasi di lapangan, tentunya kita semua berharap dengan koordinasi dan sosialisasi ini semoga implementasi Perwali tentang Pembatasan Aktivitas Pemerintahan dan Masyarakat pada Hari Jumat dapat berjalan dengan lancar dan efektif,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tidore Kepulauan, Husain Anang, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut, baik secara organisasi maupun pribadi. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya nyata yang patut didukung guna mewujudkan jati diri Tidore sebagai Kota Santri.
“Penerapan kebijakan ini sangat bagus, kami juga menginginkan Kota Santri itu ada, dari Organda siap mendukung, kami akan usahakan ke setiap anggota untuk dapat memahami kebijakan ini, serta berinisiatif agar pada hari Jumat, para anggota sopir dapat mengenakan pakaian sedikit rapi seperti baju koko, sebagai upaya mendukung Tidore sebagai Kota Santri,” jelasnya.
Husain juga menyampaikan bahwa meskipun kebijakan ini baru berada pada tahap awal penerapan, pihaknya memastikan pelaksanaannya akan berjalan tertib dan aman sesuai ketentuan waktu yang tertuang dalam Surat Edaran. Ia pun berharap dukungan seluruh masyarakat terus mengalir guna menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang menjadi ciri khas Kota Santri Tidore.
