Malutzone – Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan sepakat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Tidore Kepulauan, Nurul Asnawia, dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun 2026/27 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II atas Ranperda APBD Perubahan Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (29/9/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, dan diikuti seluruh 25 anggota DPRD. Hadir pula Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, jajaran Forkopimda, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, serta para Camat.
Dalam pidatonya, Ade Kama menyampaikan bahwa perubahan APBD merupakan salah satu tahapan penting guna mengakomodasi dinamika yang berkembang di masyarakat serta menyesuaikan kebijakan fiskal daerah agar tetap sejalan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Ia mengatakan, pada tahun anggaran 2026 ini, beberapa kondisi dan kebutuhan strategis yang muncul telah menuntut Pemerintah untuk dapat membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap APBD, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
Dalam proses pembahasan yang telah kita lalui bersama beberapa waktu lalu, berbagai masukan, saran, serta rekomendasi dari setiap fraksi DPRD telah disampaikan agar menjadi perhatian dengan seksama.
Tentu saja, kata Ade, semua pandangan tersebut berlandaskan pada keinginan yang sama, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tidore Kepulauan secara adil dan merata.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD, khususnya kepada Badan Anggaran, yang telah bekerja keras dalam melakukan pembahasan bersama eksekutif,” katanya.
Ia mengatakan, kerja keras ini merupakan wujud dari komitmen bersama dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Perubahan APBD bukan hanya tentang penyesuaian angka-angka, tetapi juga mencerminkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang lebih adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, DPRD berharap agar perubahan yang dilakukan ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mengatasi permasalahan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat kita.
Sementara itu, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bukan sekadar perubahan angka-angka penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan. Lebih dari itu, dokumen ini adalah rumusan pikiran dan kehendak bersama untuk tetap menjaga arah penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju Tidore Kepulauan yang Aman, Nyaman, Ramah, Maju, dan Berkelanjutan untuk semua, meskipun di tengah kondisi fiskal yang semakin menyempit.
Wali Kota mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memahami tujuan serta arah program dan kegiatan secara benar, mempelajari peraturan yang berlaku, serta melakukan inovasi agar setiap kegiatan tepat sasaran dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.
“Bentengi diri dengan prosedur dan tahapan yang benar agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, dan yang paling penting adalah upayakan manfaat dari program dan kegiatan harus dirasakan secara proporsional oleh seluruh masyarakat di Pulau Tidore, Daratan Oba, Maitara, Mare, dan Marekofo,” katanya.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan Berita Acara serta penyerahan Naskah Persetujuan DPRD dari Ketua DPRD Ade Kama kepada Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen.
