Malutzone – Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat dengar pendapat bersama kelompok pedagang ikan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Goto serta Kepala UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah Wilayah IV Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (5/10/2026).
Rapat ini difokuskan untuk meninjau kondisi ekonomi yang dihadapi para pedagang ikan di PPI Goto, sekaligus menampung berbagai aspirasi berkaitan dengan kelancaran aktivitas perdagangan dan peningkatan kesejahteraan mereka.
Dalam pembahasan, para pedagang menyampaikan kondisi usaha yang semakin sulit di tengah situasi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Penurunan daya beli masyarakat turut berdampak terhadap tingkat penjualan dan pendapatan pedagang ikan, sementara sektor tersebut menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat.
Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut dan menilai bahwa berbagai persoalan yang disampaikan pedagang perlu dibahas secara serius bersama pihak terkait.
“Keberlangsungan aktivitas perdagangan di PPI Goto tidak hanya menyangkut kepentingan pedagang, tetapi juga berkaitan dengan rantai ekonomi sektor perikanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat,” kata Ketua Komisi II DPRD Tidore, Abdurrahman Arsyad.
Komisi II kata Abdurrahman, juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, pengelola pelabuhan perikanan, serta para pelaku usaha dalam mencari solusi yang dapat memberikan kepastian dan ruang usaha yang lebih baik bagi masyarakat.
Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, perhatian terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan menjadi hal yang penting.
Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat dan berkelanjutan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan.
Komisi II lalu menegaskan bahwa aspirasi dan tuntutan pedagang akan menjadi bagian dari perhatian DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor perikanan di Kota Tidore Kepulauan.
