Malutzone – Menyikapi lonjakan harga cabai di Kota Tidore Kepulauan beberapa pekan terakhir, Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Abdurahman Arsyad, mendorong Pemerintah Daerah untuk tidak hanya berfokus pada penanganan sesaat, melainkan memperkuat strategi pengelolaan pangan secara menyeluruh. Langkah ini mencakup koordinasi pasokan, kelancaran distribusi, hingga pengaturan siklus tanam petani guna menjaga stabilitas harga komoditas di pasaran.
Abdurahman menegaskan bahwa persoalan pangan perlu ditangani secara terencana dengan mempertimbangkan ketersediaan komoditas, kebutuhan masyarakat, serta kondisi produksi petani lokal. Pemerintah Daerah, katanya, perlu membangun koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Ia juga menekankan pentingnya membuka peluang kerja sama dan akses pasokan dari luar daerah dengan tetap memperhatikan keberlangsungan produksi petani lokal. Selain itu, perangkat daerah terkait diharapkan menyediakan data yang akurat mengenai produksi, kebutuhan pasar, dan distribusi komoditas pangan sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis.
“Pengukur-pengukur itu jadikan mikro strategis pemerintah daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Abdurahman menyampaikan bahwa pengaturan siklus tanam menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan pasar. Tanpa koordinasi yang baik, penanaman komoditas secara bersamaan dalam jumlah besar justru berisiko menyebabkan kelebihan produksi dan penurunan harga yang merugikan petani.
“Jangan sampai ketika cabai dalam kondisi over kapasitas, banyak yang ditanam tanpa ada koordinasi, kemudian harga jatuh,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Daerah dapat memperkuat koordinasi bersama para petani dan pelaku rantai distribusi, sehingga pola tanam dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, pengelolaan pangan di Kota Tidore Kepulauan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan — menjaga kepentingan petani sekaligus menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat dengan harga yang terkendali.
