Malutzone – Pemerintah tengah menata ulang jalur pengadaan impor minyak dan gas bumi. Langkah pentingnya adalah menyerahkan pengadaan yang selama ini dijalankan PT Pertamina (Persero) kepada Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan ini tidak menggunakan anggaran negara.
“Tidak dari APBN ya,” tegas Bahlil kepada awak media di sela‑sela Forum Riset dan Pengembangan Hulu Migas (FOREK) Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10).
Meskipun Peraturan Presiden yang menjadi dasar kebijakan sudah terbit, pelaksanaannya belum berjalan sepenuhnya. Menurut Bahlil, masih diperlukan masa transisi dan konsolidasi bersama Pertamina sebelum skema baru diterapkan.
“Transisinya itu butuh waktu setelah kita melakukan konsolidasi dengan Pertamina, baru kita bisa implementasi. Karena tidak serta‑merta langsung,” ujarnya.
Skema ini berlaku untuk penugasan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang sebelumnya dikelola Pertamina, sementara badan usaha swasta tidak diwajibkan mengikuti aturan baru ini.
“Kalau untuk swasta enggak dong harusnya ya. Kalau swasta itu urusan mereka,” kata Bahlil.
Tentang sumber pasokan impor, kata Bahlil, negara asal pengiriman adalah hal yang bersifat teknis. Terkait kabar potensi pasokan 30 juta barel minyak dari Uni Emirat Arab, Bahlil menegaskan hal itu belum menjadi keputusan akhir.
“Itu masih potensi ya. Semuanya masih penjajakan ya,” katanya.
Dalam forum yang sama, Bahlil juga mengingatkan bahwa ketergantungan impor energi Indonesia masih cukup tinggi: setiap hari Indonesia mengimpor sekitar 700–750 ribu barel minyak, dan sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri.
Diharapkan, setelah masa transisi selesai, pengadaan melalui Lemigas dapat membuat jalur impor migas menjadi lebih tertata tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
