Malutzone – Pemerintah pusat mengakui masih banyak daerah yang menghadapi kendala fiskal akibat tingginya porsi belanja pegawai, yang mencapai 40 hingga 50 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna mencari jalan keluar terbaik.
“Nanti ada tim teknis dari Ditjen Kementerian Keuangan komunikasi dengan Ditjen Perimbangan dan Keuangan Daerah ya untuk bicarakan apa solusi untuk daerah-daerah terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50% gitu ya,” ungkap Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah pusat terus mengawal kondisi fiskal setiap daerah secara saksama. Daerah yang menghadapi tekanan anggaran—baik akibat beban belanja pegawai maupun dampak bencana—akan tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
“Jadi kalau dilihat 2026 ya, pemerintah pusat itu dengan sangat-sangat teliti, melihat kemampuan setiap pemerintah daerah, kemampuan setiap APBD,” ujar Suahasil.
Sejauh ini, dukungan yang telah disalurkan cukup besar. Pada awal 2026, pemerintah menambah dana transfer ke daerah sebesar Rp 10,6 triliun bagi daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor. Bantuan juga disalurkan saat gempa bumi melanda Nusa Tenggara Timur melalui berbagai kementerian dan lembaga. Secara keseluruhan, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan mencapai Rp 20,5 triliun untuk kebutuhan belanja pegawai maupun program daerah.
“Transfer ke daerah tahun 2026 ini Kalau di APBN awalnya adalah Rp 693 triliun. Dengan berbagai macam tambahan itu, maka saat ini mungkin sudah mencapai Rp 720 triliun,” katanya.
Menurut Suahasil, penambahan-penambahan tersebut dilakukan karena pemerintah pusat memantau realisasi APBD secara mendalam guna mengidentifikasi kebutuhan masing-masing daerah.
“Ini adalah bentuk tambahan yang kita lakukan Karena kita memang memantau APBD secara cukup detil. Nah tentu berbagai macam sebabnya. Tadi ada yang sebagai bencana alam, ada yang sebagai sebabnya adalah penganggaran untuk belanja pegawai dan seterusnya,” pungkas Suahasil.
