Malutzone – Di tengah tekanan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah yang memicu proyeksi defisit anggaran lebih dari Rp71 miliar untuk tahun 2027, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan prioritas utamanya: layanan dasar masyarakat dan kesejahteraan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan tidak boleh terabaikan. Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan hal tersebut saat pembahasan KUA-PPAS TA 2027, Kamis (5/11/2026).
“Memang ada penurunan TKD, tetapi ini tidak boleh membuat kebutuhan masyarakat diabaikan. Pemerintah daerah dan DPRD sepakat bahwa apa pun kondisinya, kebutuhan masyarakat tetap harus diperjuangkan,” tegasnya.
Terkait nasib sekitar 900–1.000 tenaga PPPK Paruh Waktu di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi salah satu penyumbang beban anggaran terbesar, Wali Kota memberikan kepastian.
“Pokoknya PPPK Paruh Waktu tetap aman. Kemarin hari Senin sudah diperpanjang oleh pemerintah kota. Dalam kondisi apa pun, ini tetap menjadi kewajiban pemerintah,” katanya.
Optimisme Pemkot Tidore didukung oleh adanya piutang Dana Bagi Hasil yang belum cair, yaitu lebih dari Rp200 miliar dari pemerintah pusat dan Rp47 miliar dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Kenapa saya dan Pak Wakil berani dengan angka tersebut? Karena piutang Kota Tidore Kepulauan masih banyak. Ada DBH kurang bayar dari pusat sekitar Rp200 miliar lebih, kemudian DBH bagi hasil provinsi untuk kabupaten/kota tahun 2026, Tidore memiliki sekitar Rp47 miliar,” ungkapnya.
