Malutzone – Dinamika politik nasional semakin memanas pasca munculnya kabar bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wapres. Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar‑benar terjadi pada pagi hari itu dan berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Pras.
Mensesneg juga meluruskan pemahaman publik, menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak langsung menolak niatan pengunduran diri tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran‑saran dalam diskusi. Selain itu, Gibran memohon agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran‑saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan‑keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.”
Niatan pengunduran diri itu muncul di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menindaklanjuti polemik dokumen penyetaraan ijazah Gibran yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan tersebut menegaskan temuan MK sebelumnya yang tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura maupun Australia.
DPR kemudian merespons putusan MK dan MA melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat yang diatur dalam Undang‑Undang MD3. Hak tersebut dapat digunakan untuk menilai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden maupun Wakil Presiden, termasuk dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, hingga syarat kelayakan jabatan presiden‑wapres.
Sebelumnya, Gibran telah memberikan tanggapan terkait polemik ijazah tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin dapat menempuh pendidikan S1 di Singapura apabila tidak lulus jenjang SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu perkembangan lebih lanjut, baik dari keputusan resmi pengunduran diri, proses PTUN, maupun tindak lanjut usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.
